Sudahlah, sudahi sandiwaramu, KPK! Memang tidak mudah untuk menyeret preman balai kota a.k.a Gubernur DKI Jakarta. Kok, preman? Lantaran Ahok sendiri
Ketika presiden singgung kerugian negara, KPK bisa saja bergeming. Berbeda halnya jika BPK berbicara, lembaga apapun di republik ini wajib menindaklan
Hal itu sejalan dengan audit investigatif yang diserahkan oleh BPK atas permintaan KPK. Berdasarkan audit tersebut, BPK mengungkap adanya kerugian neg
Tampak reaksi pendukung Ahok tidak berbeda dengan Ahok sendiri yang begitu enteng menuduh BPKngaco. Padahal, audit investigatif BPK diminta oleh KPK d
NJOP untuk wilayah JL. Kiai Tapa dan Tomang Utara berbeda. Namun, pangkal persoalan pembelian lahan RSSW bukan tentang selisih NJOP yang terpaut jauh
Yang menarik dari kasus Sumber Waras ialah keterlibatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan pasang badan membela Ahok untuk menghadapi BPK Jakarta
Karena Ahok diangkat untuk menggantikan Jokowi, ia tetap wajib bertanggung jawab atas mandat kepemimpinan. Ketika ia tega meneriaki maling kepada seor
Seskab menyampaikan pendapatnya perihal perizinan reklamasi yang tarik-menarik antara Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Gubernur DK
Konsekwensi negatif yang ditimbulkan dari kebijakan Ahok guna reklamasi Teluk Jakarta berdampak luas. Tidak saja ekosistem pesisir terancam oleh pelak
Cukup lama menanti-nantikan reaksi istana menyoal proyek reklamasi di Teluk Jakarta, akhirnya pernyataan tegas keluar dari Sekretaris Kabinet, Pramono
Entah bagaimana nasib lulusan sarjana jika tidak mampu menggunakan akal sehatnya ketika menghadapi berbagai permasalahan pragmatis. Andaikata kelak me
