Banyak yang beranggapan bahwa guru di Indonesia sekarang sudah terjamin kesejahteraannya. Itu tidak sepenuhnya benar. Yang benar adalah adanya jurang kesejahteraan antara guru PNS dan honorer. Benar bahwa sekarang pemerintah memberikan tunjangan profesi guru, non-profesi, tambahan penghasilan, tunjangan daerah terpencil. Tetapi tidak semua guru menerima tunjangan tersebut, terutama yang berstatus honor.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesejahteraan guru di Indonesia masih memprihatinkan terutama guru yang berstatus sebagai honorer. Upah yang diterima jauh dari kata layak. Derita guru honorer tidak hanya nominal gaji yang rendah. Pembayaran gaji pun tidak regular setiap bulan. Ada yang dibayar tiga bulan sekali, bahkan ada yang dibayar enam bulan sekali. Sungguh sebuah ironi.
Sebagaimana yang dialami ibu Maria Marseli. Guru di Sekolah Dasar Negeri Kepiketik, Desa Persiapan Mahe Kalen, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka ini hanya menerima gaji Rp.75.000,00 setiap bulan (http://m.tribunnews.com/nasional/2019/11/09). Apa yang dialami ibu Maria hanyalah fenomena gunung es dari derita guru honorer. Di  banyak tempat masih ada guru mengalami nasip serupa. Mereka menjalankan peran sebagai pendidik dengan gaji yang jauh dari layak.
Rendahnya kesejahteraan guru bukan persoalan baru. Ini adalah masalah klasik yang dibiarkan menahun. Rezim terus berganti tetapi nasip guru tetap tidak menentu. Dari dulu nasip guru memang memprihatinkan. Jeritan hati guru terus melengking tetapi upah mereka tak kunjung naik. Kesejahteraan guru hanya dijadikan bahan diskusi tanpa ada solusi konkret.
Wacana peningkatan kesejahteraan guru honor sempat diatasi dengan solusi diangkat menjadi PNS melalui jalur K1 dan K2. Namun jumlah guru honorer yang banyak sementara kuota yang disediakan sangat terbatas membuat tidak semua guru terakomodir. Ditambah permainan oknum tertentu yang memanipulasi data guru honorer, sehingga meloloskan pihak yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori membuat solusi ini tidak bisa menyelesaikan soal. Skema lain kemudian dirancang yaitu melalui jalur PPPK. Jalur ini pun hingga kini belum menemui titik terang. Nasip guru honorer pun tetap menggantung.
HGN telah selesai tetapi kesejahteraan guru tidak pernah selesai. Mungkin akan dibahas lagi saat peringatah Hari Guru tahun depan. Lalu dilupakan lagi begitu HGN selesai. Dan dibahas lagi tahun depannya lagi. Lalu dilupakan lagi setelah HG selesai. Begitu seterusnya. Dan seterusnya seperti begitu. HGN selesai tetapi kesejahteraan guru tak pernah selesai. Sampai kapan?
