Mengenal Kebijakan Pembatasan Sosial Skala Mikro (RT, RW, Kampung, Desa)

"Kesadaran, kadang-kadang datang ketika orang lain mengingatkan kita dengan cara memberi contoh. Kesadaran muncul ketika, sanksi yang tegas membekas di benak dan membentuk sebuah pengalaman berharga dalam diri untuk berubah."

Upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejatinya belum efektif. Di beberapa daerah, laju pertumbuhan kasus positif korona masih terus meningkat. 

Agaknya, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor umum, seperti ketegasan, keseriusan masyarakat dalam menghidupi kebijakan, kurangnya konsistensi dalam pengawasan dan penerapan, dan kurangnya pendidikan terkait bahaya Covid-19 di level akar rumput (grassroot).

Presiden Joko Widodo sempat memberitahukan bahwa upaya penanganan Covid-19 dengan cara penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum sepenuhnya memenuhi target bersama. 

"Saya ingin sampaikan terkait PPKM yang diberlakukan sejak tanggal 11-25 Januari. Kita harus bicara apa adanya. PPKM tidak efektif dalam menekan laju penyebaran Covid-19. Mobilitas warga masih tinggi. Di beberapa provinsi, Covid-19 masih melonjak," kata Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumad (29/1/2021).

Demi mencapai target yang diharapkan semua warga, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, Rabu (3/2/2021) menyampaikan agar kebijakan PPKM diubah ke level yang lebih akurat. 

Jokowi menginginkan adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan yang lebih Mikro. Level mikro, menurut Jokowi, sejatinya mampu memberikan efek tertentu pada skala nasional. Misalnya, pemberlakuan pembatasan dan kebijakan yang tegas di wilayah lokal, mulai dari tingkat RT, RW, kampung, dan desa.

Untuk mencapai target ihwal terkait penanganan Covid-19 di level lokal ini, pemerintah akan bekerja sama dengan aparat keamanan wilayah setempat. Dalam hal ini, pemerintah akan menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, hingga yustisi TNI, dan Polri. 

Upaya ini dilakukan bukan untuk menakut-nakuti warga, tetapi lebih pada upaya pendisiplinan (discpline) dan pencegahan (tracing). Jika aparat ini digandeng, kita yakin dan pastikan, masyarakat bisa lebih mawas diri dan tertib dalam beraktivitas -- mematuhi protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas di luar rumah.

Saat ini, tingkat penularan Covid-19 memang cukup melejit mengingat mobilitas dan kedisiplinan warga untuk menaati protokol kesehatan masih kurang. Banyak warga masyarakat yang berpelesiran di luar rumah tanpa masker. 

Euforia kehadiran vaksin juga sangat memengaruhi mindset warga terkait bahaya Covid-19. Padahal, jika ditelusuri secara lebih mendalam, banyak rumah sakit, puskemas juga tenaga medis (nakes) yang saat ini kewalahan menampung dan menangani pasien terinveksi Covid-19. Situasi ini, kadang tak membuat warga sadar dan mau bersolider untuk bergandengan tangan melawan pandemi Covid-19.