Mohon tunggu...
Kristianto Naku
Kristianto Naku Mohon Tunggu... Penulis - Analis

Mencurigai kemapanan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kala Pertamina Zona Merah

1 Oktober 2020   08:24 Diperbarui: 1 Oktober 2020   08:37 153
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ada yang bilang keharmonisan dalam tubuh PT Pertamina diganggu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Aib kok dibilang harmonis? Keharmonisan macam apa yang tengah diganggu Ahok? Jika mafia, rente, dan ketidakefisienan rumah tangga Pertamina seperti yang disebut Ahok merasa dikuliti, apakah masih bisa disebut harmonis? Harmonis itu soal kerterbukaan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama (welfare).

Lalu, apa yang tengah dilakukan Ahok sebetulnya? Apakah Ahok tengah membongkar "aib" PT Pelat Merah sehingga heboh diperbincangkan? Apakah cara Ahok mengaudit rumah tangga Pertamina bisa dibilang membongkar aib? Jika media menyebutnya aib, saya justru menyebutnya bangkai - bangkai yang lama tak tercium. Jika apa yang disampaikan Ahok itu memang benar, maka publik patut mencurigai bahwa Pertamina sebetulnya tengah menyembunyikan bangkai. Ahok mencium bangkai dan memperlihatkan itu kepada publik, biar publik ikut menyaksikan bangkai yang lama disembunyikan.

Beberapa portal berita online gencar membahas Ahok. Jagat maya pun dibuat heboh. "Ahok Bongkar Aib Pertamina," begitu judul berita salah satu media online. Saya kemudian menelusuri inti pemberitaan dan dan mencari apa yang dimaksud dengan 'aib' yang dikelola bahasa media. Saya lalu menemukan video Ahok bicara soal urusan rumah tangga PT Pertamina di laman berita CNN Indonesia. Di sana, Ahok membeberkan profil Perusahaan Pelat Merah secara transparan. Ia melakukan apa yang menjadi kewenangannya. Mengaudit, memberi informasi, dan meminta input. Bukti transparansi tata kelola kerja Pertamina.

Menurut Ahok, sebetulnya ada yang aneh di dalam tubuh PT Pertamina. Misalnya, ia menyentil soal lobi-lobi posisi jabatan direksi yang cenderung merupakan titipan menteri-menteri, lalu soal gaji yang tidak sesuai posisi dan jabatan direksi, soal akuisisi minyak di luar negeri yang muncul dari utang, dan pembangunan kilang minyak sendiri yang selalu ditolak. Ahok berujar: "Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang." Betul Pak Ahok, "Pelat Merah lagi Zona Merah!"

Bagi saya, Ahok memang orang yang tepat. Ia dipilih untuk tujuan yang tepat. Kala awal penunjukannya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Indonesia, kita bisa menyaksikan begitu banyak mafia yang kelabakan. Bagaimana tidak, orang yang dicap "frontal" itu memang ditakuti banyak orang, lebih-lebih mereka yang punya "simpanan" dan "suka main kucing-kucingan." Ini sosok pemimpin, hemat saya. Ia bekerja untuk semua. Ia berpikir menyeluruh. Ia transparan.

Jika tak bermasalah, tentu kehadiran Ahok bukanlah sebuah "ranjau" yang perlu ditakuti. Ketika Ahok mulai bersih-bersih, ia justru dihajar hujat. Apa yang salah? Bukankah semuanya ini perlu diketahui publik? Untuk apa didiamkan? Lagipula, PT Pertamina itu jenis Badan Usaha Milik Rakyat yang dikelola pemerintah. Prospeknya juga, tentunya untuk kesejahteraan bersama. Lalu apa yang salah? Apakah salah jika diaudit secara publik? Bukankah ini bagian dari transparansi tata kelola badan usaha?

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dijelaskan mengenai berbagai poin berkaitan dengan keterbukaan informasi publik sebuah badan usaha. Pasal 14 (huruf h) misalnya, mengatakan bahwa Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini, antara lain soal pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Maka, di sini jelas bahwa Ahok melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Menurut Staf Khusus (Stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, Ahok sebetulnya tengah melaksanakan apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Arya mengatakan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir juga menuntut hal yang sama persis seperti yang dikemukakan Ahok. Sejak pengangkatannya sebagai Komut PT Pertamina, Ahok memang ditugaskan untuk bersih-bersih file-file yang menghambat loading Pertamina.

Ada beberapa hal yang mungkin bisa dikritisi soal klaim bahwa Ahok tengah "membongkar aib Pertamina." Pertama, sebetulnya pernyataan Ahok soal audit Perusahaan Pelat merah itu tak terlalu digembar-gembor seheboh sekarang. Tagline media-lah yang membuat heboh. Diaudit aja malah dibilang membuka "aib." Kata "aib" tentunya membuat "clicking rate" semakin menanjak dan orang dibuat penasaran. Akan tetapi, di sisi lain baik juga tajuk berita dibuat penasaran agar publik ikut bersuara.

Kedua, hemat saya, Ahok tengah menjelaskan kepada publik soal profil PT Pertamina secara menyeluruh -- termasuk sesuatu yang menjadi rahasia umum. Apa yang dijelaskan Ahok adalah soal profil Pertamina yang dulu dan sekarang. Biar transparan. Dan ketiga, Ahok sebetulnya tengah meminta evaluasi dan input dari masyarakat Indonesia soal Pertamina sebagai salah salah satu Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal ini, lagi-lagi Ahok bersikap transparan dalam mengelola aset titipan negara. Tiga hal ini menurut saya tengah digotong Ahok melalui pernyataannya.

Jika semua pernyataan Ahok diaudit, kita perlu mengacungkan jempol dan menyematkan tagar dukung Ahok. Jika tidak, kita akan kehilangan orang berani dan transparan di negeri ini. Stok orang bersih seperti Ahok sebetulnya wajib mendapat support, bukan sebaliknya "diadili." Beberapa orang yang kupingnya memanas ketika Ahok bicara soal audit PT Pertamina adalah orang-orang mapan dan nyaman -- mapan dan nyaman karena tidak ada yang berani mengaudit. Mereka tak mau diganggu. Oleh karena itu, mereka cenderung diam saat melihat perilaku kotor di tubuh Pertamina.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun