Mohon tunggu...
Informasi Kerjasama Pemerintah Swasta
Informasi Kerjasama Pemerintah Swasta Mohon Tunggu... -

Informasi Kerjasama Pemerintah Swasta (i-KPS) is news media that provides the latest information and knowledge on the development of infrastructure in Indonesia through public private partnership, also called "Kerjasama Pemerintah Swasta".

Selanjutnya

Tutup

Politik

Indonesia Infrastructure Movement berharap Jokowi-JK pilih Menteri yang pro Kerjasama Pemerintah swasta

5 Agustus 2014   22:40 Diperbarui: 18 Juni 2015   04:20 78
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Indonesia Infrastructure Movement (IIM) berharap Bapak Jokowi - JK dalam Pemerintahannya ke depan dapat memilih Menteri yang pro Kerjasama Pemerintah swasta (KPS),   saat ini pembangunan dan kebutuhan akan infrastruktur untuk saat ini sangat dibutuhkan.  Melihat kebutuhan infrastruktur di Indonesia merupakam salah satu hal yang tidak bisa terbantahkan. Pemerintah dan Swasta harus kerjasama. Dalam hal ini menggunakan pola KPS/PPP.

Salah satu model pengadaan infrastruktur yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau lebih dikenal dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau lebih dikenal dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau public private partnership (PPP). Mengingat tingginya peran swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Indonesia kedepannya harus lebih siap dan terus berbenah diri secepatnya guna mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Adapun beberapa Kementerian terkait langsung dengan suksesnya pembangunan infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) / Public Private Partnership (PPP) yang diantaranya:
1. MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL;
2. MENTERI PEKERJAAN UMUM;
3. MENTERI PERHUBUNGAN MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN;
4. MENTERI KEUANGAN;
5. MENTERI NEGARA BUMN;
6. Kepala BKPM.

Oleh karena itu, IIM menyarankan untuk posisi-posisi Kementerian tersebut diisi oleh orang-orang yang telah memenuhi Kriteria-kriteria umum dan juga dapat memenuhi Kriteria-kriteria khusus, antara lain: mempunyai visi misi dan konsep percepatan Pembangunan Proyek-Proyek Infrastruktur di Indonesia, beserta terobosan-terobosannya serta mengerti/memahami pola Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia.

IIM menerima masukan Nama-nama Calon pada pos Kementerian tersebut dengan mengirimkan ke alamat email: ppp_indonesia@yahoo.com dan/atau bisa langsung memilih Calon-calon Menteri dalam Website http://www.kabinetrakyat.org/

Salam Infrastruktur Indonesia,
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Koordinator Indonesia Infrastructure Movement (IIM)

H/P: 081210577748

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun