Â
Kementerian Agama merilis 200 nama penceramah yang dianggap moderat serta jauh dari ajaran intoleran dan radikal. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, rilis 200 nama penceramah tersebut untuk memenuhi permintaan masyarakat. Selama ini Kementerian Agama (Kemenag) sering mendapatkan pertanyaan mengenai rekomendasi penceramah yang baik.
"Karena dalam beberapa hari terakhir, kami banyak mendapat pertanyaan dari sejumlah kalangan terkait kebutuhan untuk bisa mendapat penceramah yang baik," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/5/2018), seperti dikutip dari Kompas.com.
Ada tiga indikator yang digunakan Kemenag untuk menentukan nama-nama penceramah yang baik. Pertama, penceramah harus punya kompetensi tinggi terhadap ajaran agama Islam.
Kedua, penceramah itu harus punya pengalaman yang cukup dalam berdakwah. Ketiga, penceramah itu juga harus terbukti memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.
Meski bertujuan baik, keluarnya rilis penceramah yang baik versi Kemenag menuai polemik di kalangan masyarakat. Misalnya menimbulkan kebingungan di masyarakat ketika menerima penceramah di luar daftar dari Kemenag, yang akhirnya menimbulkan rasa saling curiga.
Supaya lebih jelas, berikut 5 pandangan Kompasianer yang mewakili kebingungan masyarakat mengenai 200 ulama rekomendasi Kemenag:
1. Rekomendasi Penceramah ala Kemenag yang Membingungkan
Kompasianer Khrisna Pabichara merasa kebingungan perihal indikator yang digunakan Kemenag untuk menyeleksi nama-nama ulama yang menurut mereka baik.
Misalnya, indikator kompetensi keilmuan agama yang mumpuni. Apakah yang tidak direkomendasi berarti tidak mumpuni ilmu agamanya? Indikator ini menurutnya membuat Kementerian Agama seakan-akan mencurigai warganya. Rilisnya 200 mubalig yang diakui negara berkompeten, menurutnya jumlah itu terlalu sedikit.
2. Tiga Dampak yang Berpotensi Muncul Pasca Kemenag Keluarkan Daftar Mubalig
Kompasianer Yon Bayu merasa khawatir akan rilis ulama yang dikeluarkan Kemenag menimbulkan bias. Dalam artikelnya, ia juga menjabarkan tiga hal yang harus diwaspadai di balik "pengesahan" mubalig oleh Kemenag.
Pertama, akan muncul dikotomi penceramah pemerintah dan penceramah liar karena tidak ada di daftar Kemenag. Polemik yang terjadi adalah jika ustad yang digandrungi masyarakat tapi tidak bisa memenuhi satu atau dua kriteria yang ditetapkan Kemenag. Hal tersebut dapat mencoreng wajah Kemenag karena kriteria yang dibuatnya tidak sesuai "aspirasi" umat.
3. Kebijakan Blunder Mubalig Versi Kemenag
Menurut Zainal Khairul, rekomendasi Kementerian Agama yang merilis 200 nama mubalig untuk memberikan ceramah kepada masyarakat beberapa waktu lalu, menjadi contoh sumirnya sebuah kebijakan seorang menteri. Bahkan ada yang menyebutnya blunder. Ia menambahkan, Kemenag seakan hendak menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah baru.
Kebijakan kemenag tersebut dipandang kurang matang. Dengan dalih permintaan masyarakat, 200 nama mubalig segera dirilis. Ironisnya, mubalig yang tertera namanya justru minta dikeluarkan. Menurut Zainal, dari hal ini bisa terlihat ketidakberesan dari kebijakan Kemenag. Seakan dipaksakan dengan alasan permintaan masyarakat.
4. Teror "200 Penceramah" yang Tak Jelas Arah
Kompasianer Syahirul Alim merasa tidak ada dampak kemanfaatan apapun dari rilis 200 orang penceramah versi Kemenag. Justru hal ini menuai polemik di tengah masyarakat, begitu pula dengan pihak yang merasa namanya tidak tercatut dalam rilis tersebut. Malah ada beberapa orang yang disebut mengundurkan diri dan enggan masuk dalam daftar tersebut.
Terlepas dari polemik soal 200 penceramah, Syahirul justru merasa khawatir bahwa Islam sepertinya sedang diawasi sebagai agama yang lebih mudah terindikasi radikalisme.
5. Menyoal Mubalig Rekomendasi Pemerintah
Kompasianer Nizwar Syafaat menyoroti indikator yang digunakan Kemenag dalam rilis rekomendasi 200 mubalig. Dari tiga indikator, hanya satu indikator yang obyektif yaitu kompetensi keilmuan agama Islam.
Sedangkan kriteria dua lainnya (pengalaman berdakwah dan komitmen kebangsaan yang tinggi) bersifat subyektif untuk kepentingan pemerintah. Banyak retensi dari berbagai pihak karena dianggap memecah belah Islam. Ia juga menambahkan, rekomendasi mubalig yang dikeluarkan pemerintah, dapat membatasi proses dialektika dalam pendidikan non formal agama Islam.
(Lbt)
