Bahkan Jonan sempat menjamin kenaikan harga Premium tidak berdampak pada kenaikan harga-harga barang maupun sektor lainnya. Hal itu dikarenakan sebagian besar aktivitas perekonomian, seperti logistik hingga transportasi, menggunakan BBM biosolar PSO.
Sejam kemudian, grup WhatsApp awak media diramaikan dengan bantahan yang menerangkan bahwa keputusan menaikkan harga Premium ditunda.
Penundaan dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo sembari membahas ulang mengenai persiapan Pertamina sebagai BUMN penyalur BBM.
Informasi itu dibenarkan oleh Staf Ahli Menteri BUMN Wianda Pusponegoro yang dihubungi Kompas.com setelah informasi penundaan tersebar. Wianda menuturkan, kenaikan harga Premium dipastikan ditunda karena Pertamina belum siap.
Kemudian, Kementerian BUMN melalui Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno menyampaikan keterangan resmi di hadapan pewarta yang sama dengan yang meliput Jonan sebelumnya. Menurut Fajar, harga premium tidak dinaikkan sampai dengan waktu yang belum ditentukan.
"Kami akan koordinasi. Belum tahu (harga premium akan naik atau tidak). Tapi, kalau sesuai ketentuan, (keputusan) harus dilakukan dalam rapat koordinasi," ujar Fajar.
Baru Tahun dari Jonan
Mengenai rencana kenaikan harga premium, bahkan Fajar mengaku baru tahu dari Jonan yang pernyataannya termuat di media, bukan dari koordinasi antarkementerian dan lembaga. Fajar juga telah mengonfirmasi ke Pertamina dan mereka sama-sama baru tahu soal itu.Â
"Kami baru tahu setelah Pak Jonan menyampaikan bahwa rencananya akan naik. Kemudian kami tanya langsung kepada Ibu Menteri (BUMN) apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak, karena Pertamina baru saja mengumumkan kenaikan Pertamax series, Pertamax DEX, dan lainnya," ucap Fajar.
Fajar menyebut, Menteri BUMN Rini Soemarno langsung memastikan apakah memang benar harga Premium akan naik. Setelah dicek, Rini memastikan tidak naik saat ini sampai menunggu Pertamina siap.
"Biasanya untuk pengumuman (kenaikan harga BBM) ini memang diperlukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Mungkin akan segera dilaksanakan supaya nanti dipastikan bagaimana ke depannya," sebut Fajar.
