Tahun 1980, Norwegia memulai reformasi perikanan dengan mengeluarkan kebijakan pengendalian kegiatan penangkapan ikan untuk mengembalikan stok ikan yang hilang dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Metode open access diubah menjadi limited access. Sektor penangkapan ikan tertutup bagi orang asing dan kapal asing dan mensyaratkan izin penangkapan ikan.
Selain itu, Norwegia juga memberlakukan sistem kuota bagi kapal penangkap ikan yang tercantum dalam izin penangkapan ikan.
Pemerintah Norwegia menerbitkan kebijakan teknis seperti pelarangan discards atau ikan tangkapan yang dibuang. Mata jaring dan ukuran ikan yang dapat ditangkap juga diatur.
Tidak kalah penting dibuat persyaratan alat tangkap ramah lingkungan guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Reformasi perikanan ini memunculkan masalah bagi Norwegia saat itu. Norwegia mendapat banyak tentangan dari negara tetangga.
Meskipun mendapatkan respon negatif dari berbagai pihak, pemerintah Norwegia tetap konsisten mempertahankan kebijakannya.
Tahun 1990-an, kebijakan perikanan Norwegia yang sedemikian ketat mulai membuahkan hasil.
Hanya dengan armada kapal ikan Norwegia saja, jumlah tangkapan ikan meningkat hingga 2,5 juta ton. Jumlah ini naik drastis jika dibandingkan tangkapan tahun 1960-1970 yang jumlahnya kurang dari 500.000 ton.
Serupa Indonesia
