Inilah Pesan Plato dan Aristoteles untuk Kita Usai Pilpres ini

Kegalauan publik akibat propaganda  politik pasca pemilu (pileg dan pilpres) akhir-akhir ini memang menguras banyak energi. Kita terpecah menjadi orang sana dan orang sini. Dan saya berharap usai sudah perdebatan kita dan tidak lagi saling mengejek. 

Politik, bagi saya, sesuatu yang alergi dan membosankan, dan sebenarnya saya memang setengah tidak punya niat untuk menulis ini, tapi karena kepedulian hidup bernegara yang sangat tinggi, saya coba memulai menulis ini meski dengan ulasan sederhana. 

Pada konteks keindonesiaan dan kehidupan bernegara kita saat ini (selepas Pilpres), saya menggunakaan bacaan pemikiran ke dua filsuf yunani kuno yakni Plato dan Aristoteles. Keduanya mengajak kita semua masyarakat indonesia yang lucu-lucu ini untuk kembali pada persatuan dan kesatuan serta mengapa kita perlu hidup-bersama dalam bernegara.

Pandangan keduanya memang berbeda satu sama lain, bahkan bertolak belakang. Namun keduanya tetap memberikan suatu prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam negara demokrasi sepertihalnya di Indonesia. 

Plato menggarisbawahi keterjaminan sektor ekonomi, yakni pemenuhan kebutuhan material setiap warga negara. Sementara Aristoteles memusatkan pemikirannya pada kebebasan partisipasi setiap warga negara dalam suatu komunitas politik.

Plato (428-348 SM): Pemenuhan Kebutuhan Material Mengenai asal-usul negara, Plato bertolak dari karateristik alamiah pada manusia. Ada dua hal pokok yang dia perhatikan. Pertama adalah kenyataan bahwa setiap manusia ingin bertahan hidup. Kedua, setiap orang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang berbeda. Bertahan hidup adalah prinsip dasar adanya suatu negara.

Setiap orang butuh makan-minum, rumah, dan pakaian untuk tetap hidup, akan tetapi kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhinya sendiri. Keberadaan orang lain dipandang perlu. Jadi negara adalah sekelompok orang yang bersepakat untuk tinggal bersama dalam suatu teritori tertentu untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Hidup bersama itu berkembang menjadi kian kompleks.

Sebab tidak lagi terbatas pada urusan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara lagi. Ada hal-hal lain yang dituntut dari suatu kelompok, misalnya soal pengaturan potensi-potensi manusia di dalamnya, keamanan dan ancaman pihak luar, dan tentang hubungan antarwarga negara, dan tentang masa depan sebagai suatu kelompok.

Dengan sendirinya, komunitas tersebut membutuhkan suatu penataan. Kebutuhan penataan melahirkan spesialisasi. Plato mengatakan tidak semua orang bisa berpikir dengan baik, tidak semua orang punya stamina fisik yang kuat, tidak semua orang bisa membuat sepatu, dsb. Lalu Plato melakukan pembagian kelas-kelas masyarakat. Menurutnya, para filsuf lebih cocok sebagai pemimpin. Mereka amat mumpuni dalam berpikir.

Orang-orang yang kuat secara fisik dipilih menjadi tentara guna menghadapi ancaman dari luar. Mereka bertaruh nyawa demi keselamatan kelompok. Dan warga negara pada umumnya, yang bisa berperan sebagai tenaga sewaan, tenaga yang terampil, yang lemah dan cacat bisa tinggal di pasar untuk pengatur distribusi barang, tukang sepatu, dan lain-lain. seturut kemampuannya masing-masing.

Pembagian peran itu hanya bertujuan tunggal yakni bagaimana kebutuhan material tiap warga negara terpenuhi. Di sinilah keadilan menurut Plato dapat dipahami. Keadilan dalam hidup bersama demi kepentingan survival itu tercipta ketika masing-masing warga negara bertanggung jawab dengan perannya masing-masing sekaligus membatasi dirinya hanya dalam peran tersebut.

Namun, kehendak Plato untuk spesialisasi yang begitu ketat itu membuat ia jatuh pada suatu bentuk pemerintahan yang otoriter dan menyampingkan aspek-aspek lain di luar ekonomi. Plato misalnya menginginkan seorang tukang sepatu hanya fokus pada pekerjaannya membuat sepatu guna menyuplainya bagi semua yang membutuhkan. Konsekuensinya, ia tidak boleh kawin.

Ada orang-orang pilihan yang ditugaskan untuk kawin yang setelah melahirkan bayi, mereka tidak bertanggung jawab memeliharanya. Anak-anak itu diputuskan tali emosinya dari orangtua biologisnya dan diserahkan ke negara untuk memeliharanya. Apakah negara seperti yang diidam-idamkan Plato itu mungkin terwujud? Apakah pemenuhan kebutuhan material membuat manusia sudah tenang dan puas?

Bukankah ada nilai-nilai penting seperti psikologi, sosial, budaya, spiritual dll. yang berjalan bersama ekonomi? Keberatan terhadap Plato muncul sebagai reaksi terhadap pemutlakkan nilai-nilai ekonomi dalam kehidupan bersama pada suatu negara sedemikian sehingga jatuh pada bentuk pemerintahan yang otoriter. Aristoteles (384-322 SM): Tujuan Hidup Bersama Aristoteles memperkenalkan teori politik yang berbeda dari Plato, gurunya sendiri.

Ia menyangkal Plato bahwa hidup-bersama adalah demi dorongan survival semata, hasil suatu konstruksi. Menurutnya, hidup bersama merupakan suatu keniscayaan dari kodrat manusia sebagai makluk politis. Sebetulnya tentang asal-usul negara, pandangan Aristoteles lebih kompleks ketimbang Plato.

Ia memerinci hakikat manusia sebagai makhluk politis, membedakan ruang publik dan ruang privat yang daripadanya kita mengerti perbedaan antara politik dan ekonomi. "Manusia adalah makhluk politis (political animals)" merupakan suatu penegasan sentral dari Aristoteles. Hal itu bertolak dari kenyataan bahwa manusia memiliki kapasitas intelektual. Ia bisa berpikir dan memakai bahasa untuk berkomunikasi.

Hakikat dasar itulah yang membuat manusia secara alamiah ingin hidup bersama orang lain sebab berdiskusi tentang nilai-nilai, mengungkapkan penilaian yang merupakan bagian dari aktivitas pikiran dan berbahasa hanya mungkin ketika ada bersama orang lain. Kondisi dasariah bahwa setiap manusia selalu ada bersama orang lain bukan tanpa maksud.

Sebagai makhluk politis yang diperlengkapi kapasitas intelektual, manusia sebetulnya bukan saja ingin mempertahankan hidup, tetapi ia juga ingin hidup yang lebih baik. Hidup bersama adalah demi kebahagiaan. Bahwa seorang manusia dapat bertahan hidup diakui oleh Aristoteles. Namun keberadaan manusia bukan untuk survival saja, tetapi terlebih demi kebahagiaan. Kebahagiaan hanya bisa tercapai ketika ada bersama orang lain.

Di sini kelihatan bahwa Aristoteles mempunyai definisi tersendiri tentang kebahagiaan. Kebahagiaan tidak lain adalah usaha memaksimalkan kemampuan rasio manusia. Usaha itu dilakukan melalui diskusi-diskusi tentang nilai-nilai baik-buruk, adil-tidak adil, keutamaan-keutamaan, dan menjalankan hidup bersama nilai-nilai moral tersebut. Inilah persoalannya.

Politik dibatasi pada diskusi-diskusi dan pertimbangan nilai-nilai moral serta kebebasan manusia sebagai makhluk rational. Sedangkan ekonomi tidak menjadi bagian dari perbincangan dalam suatu komunitas politik. Ekonomi berada dalam ruang privat yakni keluarga, bukan ruang publik. Ini berbeda dengan Plato yang melihat otonomi dan dorongan survival terjadi dalam ruang publik (polis) melalui pembagian peran dan tanggung jawab.

Sebaliknya Aristoteles melihat pembagian peran hanya terjadi dalam keluarga. Suami lebih superior dari anak dan istri, tuan rumah dan hamba. Perbedaan hubungan itu saling mengisi satu sama lain demi suatu kemandirian ekonomi dalam keluarga. Sementara dalam urusan politik semua setara.

Dengan kata lain, keluarga adalah usaha menjamin untuk survival sedangkan bergabung dalam suatu komunitas politis adalah usaha untuk hidup yang lebih baik atau mencapai kebahagiaan sebagai telos dari eksistensi manusia. Mungkinkah suatu kesetaraan politik terjamin ketika orang berangkat dari kondisi ekonomi yang berbeda? Menyerahkan urusan ekonomi kepada masing-masing keluarga merupakan kritikan bagi Aristoteles.

Terlepas dari menyampingkan urusan ekonomi, Aristoteles telah meyakinkan kita bahwa ruang publik adalah suatu ruang terbuka untuk deliberasi publik. Dalam hidup bersama, kita bebas berkumpul, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan memberikan penilaian. DKI Memilih Di tengah kegalauan kita menilai visi dan misi cagub/cawagub DKI Jakarta, tentu pemikiran kedua filsuf ini sekurang-kurangnya telah memberikan jalan pencerahan.

Bahwa dalam demokrasi modern, kita perlu memperhatikan dua aspek tersebut. Kesejahteraan semua rakyat secara ekonomi harus diperhatikan yang seirama dengan membuka kanal-kanal komunikasi antarwarga dalam komunitas politik. Keduanya harus berjalan bergandengan tangan. Komunitas politik yang deliberatif tidak mungkin tercapai tanpa suatu kesetaraan kesejahteraan ekonomi.

Orang tidak mungkin berbicara politik ketika perutnya masih lapar. Sebaliknya, mendorong ketahanan pangan atau kesejahteraan ekonomi seraya membungkam komunikasi publik tidak dikehendaki juga. Itu bukti pemerintahan yang otoriter.

Akan tetapi, kekhawatiran Aristoteles perlu dipertimbangkan. Ketika ekonomi menjadi bagian dari pembicaraan politik, hakikat politik yakni kesetaraan dapat ternodai. Sebab ekonomi ditandai oleh relasi instrumental, atas-bawah, tak ada kesetaraan. Sulit bagi seorang pebisnis mengebawahkan profit dari nilai-nilai dan kepentingan bersama.

Tawar menawar bisa terjadi antara pebisnis dan penguasa. Pemerintah bisa melelangkan nilai-nilai kepada pebisnis demi kepentingan pribadinya. Di sinilah keberadaan hukum yang solid diperlukan.

Dengan demikian, memperhatikan figur dan gagasan ketiga calon gubernur/wakil gubernur ini, kita dapat mempertimbangkan manakah pasangan yang mampu membawa tidak hanya pemerataan ekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi deliberasi publik dan mendorong penegakan hukum dan mana pasangan yang berpotensi jatuh pada penekanan sektor-sektor tertentu saja untuk mengintervensi.

Publik pasti lebih cerdas melihat, Plato dan Ariestotes sudah menyumbangkan konsepnya. Semoga kita semua hidup dalam kebersamaan dan penuh kedamaian sesuai dengan diktum kedua filsuf besar ini. Salam