Memang tidak dapat disangkal semua bentuk kerusuhan masyarakat Indonesia pra tahun 1965 sendiri banyak diakibatkan oleh pergulakan pandangan ideology partai politik.
Saya berpendapat mengapa partai politik sendiri dulu pra 1965 sangat dominan menggerakan masa di Indonesia untuk ikut berpolitik?
Sebab dijaman pasca kemerdekaan pada tahun 1945, "nasionalisme" begitu kuat. Masyarakat dulu pra 1965 berharap melalui partai politik mereka dapat hidup makmur melalui ide-ide partai politik pasca lepas dari belenggu penjajahan.
Maka tidak salah pemilu tahun 1955 ada banyak sekali partai politik yang mengikuti pemilu. Bukankah itu menandakan bahwa kekuatan politik saat itu mendominasi ide berpolitik masyarakat?
Untuk itu ada harapan besar masyarakat pada partai politik, yang pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 memang mengandalkan ide politik untuk menarik simpati masyarakat.
Tentu saya kira dibanding dengan partai politik saat ini pasca reformasi misalnya, dimana partai politik tidak lebih hanya sebagai formalitas berpolitik.
Jarang sekali partai politik kini menyentuh pelatihan-pelatihan masyarakat yang membidangi komponen-komponen ormas apapun sebagai afiliasi partai politik.
Sebagai contoh PKI atau Partai Komunis Indonesia yang getol melakukan gerakan langsung ke masyarakat terjun ke berbagai daerah dalam gerak kerja partai politik menarik simpati masyarakat dengan ide politik.
Tidak heran jika partai komunis Indonesia atau PKI menjadi partai terbesar ketiga bukan di Negara komunis. Bukankah suatu lompatan yang mengkhawatirkan lawan politik pada masa itu di tahun 1955, dimana ditaksir anggota PKI sampai 3 juta orang?
Maka dari itu dulu sewaktu terjadi perang dingin antara blok timur dan blok barat. Dimana itu terjadi perang ideology kapitalis dan komunis.
Disanalah membuat pergerakan komunis diberbagai Negara non blok seperti Indonesia sangat ditekan untuk tidak tumbuh menjadi kekuatan baru blok komunis.
Maka saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak hanya kekuatan politik dalam negri sendiri yang menghamtam kekuatan PKI. Tetapi dari komunitas Negara-negara internasional khususnya blok sekutu juga turut berperan dalam peristiwa G30S 1965.
Dimana pasca peristiwa G30S tahun 1965 banyak sekali angota PKI yang dibantai mencapai 500 ribu lebih dan simpatisan PKI juga bui sebagai tahanan politik.
Untuk itu sebagai penyelsaian konflik G30S, Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyatakan baik negara maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak kekerasan terkait Gerakan 30 September 1965 dan setelahnya harus minta maaf.
Ia juga menegaskan, untuk dapat memahami aksi-aksi kekerasan setelah tragedi itu, harus memperhatikan sepak terjang PKI sebelumnya dan peristiwa Madiun 1948.
Beberapa waktu sebelum 30 September 1965 Agus Widjojo sebagai saksi sejarah anak dari mendiang mayjen TNI Sutoyo Siswomiharjo yang menjadi korban dalam G30S mengatakan bahwa PKI memaksakan serangkaian kebijakan yang tak lazim untuk diterapkan di negara non komunis seperti indonesia.
Contohnya, PKI ngotot ingin mempersenjatai kalangan tani dan buruh. Juga membentuk Angkatan ke-5, landreform dengan kekerasan, serta mengadu domba antar-ormas yang berafiliasi ke partai Islam maupun nasionalis. Belum lagi aksi-aksi provokatif dan kekerasan terhadap para ulama.
Memang sebagai partai politik saat itu yang sudah besar pengaruhnya "PKI" dengan program-program partai yang revolusioner mengundang berbagai kegeraman lawan politiknya seperti golongongan nasionalis dan agama.
Maka dari itu PKI sangat mudah dalam merekrut anggota bahakan simpatisan politiknya saat itu pasca kemerdekaan Indonesia.
Sebab banyak dari simpatisannya tergiur dengan program-program revolusioner PKI seperti ideologinya "sama rata sama rasa" yang menginginkan sebuah jalannya Negara berideologi sosialis memihak buruh, tani, dan para seniman.
"Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Secara ringkas, sosialisme ialah rasa perhatian, simpati dan empati antar individu kepada individu lainnya tanpa memandang status. Pandangan hidup dan ajaran kermasyarakatan tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata".
Jelas jika kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Letjen TNI Agus Widjojo saya kira dalam hal ini PKI sebagai partai yang radikal dan memkasakan program-progamnya dulu dan melakukan berbagai provokasi memang salah sehingga memunculkan peristiwa G30S.
Isu kesehatan Soekarno pada tahun 1965 saat itu menjadikan segenap unsur kekuatan politik dari partai berbasis agama, nasionalis dan komunis melangkah menuju gerakan untuk merebut kekuasaan.
Oleh sebab itu peristiwa G30S terjadi dan mengakibatkan korban kemanusiaan yang mahal. Tujuh pahlawan revolusi menjadi korban dalam gerakan G30S dan pasca G30S terjadi pembantian 500 ribu lebih anggota serta simpatisan PKI.
Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh  Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bahwa untuk melangkah kedepan sebagai sebuah bangsa Indonesia.
Negara, PKI dan semua yang terlibat dalam peristiwa G30S harus saling meminta maaf supaya bangsa ini dapat bergerak maju dari peristiwa kejahatan kemanusiaan yang kelam G30S pada tahun 1965.
30 September dan 01 Oktober seharusnya sudah habis pembahasan mengenai G30S tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebab jika dilanjutkan terus hanya akan menjadi pembahasan yang tidak ada ujungnya.
Saling tuduh menuduh pihak yang bersalah dalm G30S, selamanya bangsa ini tidak dapat bergerak maju dari kejadian kemanusiaan yang kelam di masa lalu.
Peristiwa G30S sudah terjadi, maka rekonsiliasi adalah jalan untuk saling menyadari satu sama lain supaya peristiwa kelam itu tidak terjadi lagi.
Saya kira apapun argument dari setiap ide-ide itu, antara siapa yang bersalah dan siapa yang benar dalam peristiwa G30S, tidak akan mungkin menemukan suatu titik terang yang disepakati bersama.
Tetap akan ada saja pertentangan dari sudut pandang manapun. Karena semua tentang G30S adalah ide-ide politik, yang mungkin tidak akan pernah mati untuk dihembuskan bagi siapapun yang berkepentingan politik didalamnya.
Termasuk saat ini di setiap bulan sepetember, isu PKI seperti telah menjadi pembicaraan hangat bahkan sampai Tranding di media social. Tentu pembahasan itu adalah buah-buah dari pro-kontra akan siapa yang salah dalam peritiwa tersebut.
Mungkin saya kira dalam konteteks G30S tidak ada relevansinya dengan arah dukungan politik saat ini, bahkan kepada calon presiden sekalipun yang santer mengoreng isu G30S khusunya PKI untuk kepentingan politik.Â
Sebab G30S adalah pelajaran kemanusiaan bukan pelajaran politik.Tetapi terkadang ada saja calon-calon dalam berpolitik yang ingin jalan kekuasaan dengan mulus, ada kalanya menggoreng lagi isu-isu G30S.
Khususnya PKI yang sudah mati terus dibangkitakan sebagai isu politik mendulang dukungan politis dari segelintir unsur masyarakat.
Siapapun yang terlibat saya tegaskan semuanya bersalah. Karena dampak dari peristiwa itu sangat membuat luka yang dalam bagi siapapun anak rakyat baik saat itu, saat ini dan di masa depan ketika isu PKI terus dihidupkan.
Maka dari itu jika dari elite politik kita sendiri yang terus menggoreng isu PKI ini terus dihidupkan berarti dari elite politik sendiri yang menggunakan isu ini sebagai jualan politik dan menjadikan PKI sebagai partai "Legend" yang terus dihidupkan walau sudah mati.
Bukankah kini partai yang sudah mati satu angkatan dengan PKI sepeti Masyumi, Murba dan PNI tidak pernah disebut dan dihidupkan lagi oleh elite politik kita?
Dengan survey Riset Bino Media Lab bahwa "generasi Z tidak percaya PKI bangkit lagi" dalam survey tersebut 97 persen dari percakapan tersebut tidak percaya PKI akan bangkit lagi, hanya 3 persen yang percaya.
Bukankah ketika itu dihembuskan sebagai suatu isu, PKI tetap akan terus dipelajari oleh orang-orang yang penasaran dengan PKI oleh orang-orang yang tidak bersinggungan dengan peristiwa itu seperti generasi Z dan Milenial?
Apakah jika seperti itu diharapkan oleh elite politik saat ini, PKI diharapkan ada untuk senjata melawan lawan politik seperti orde baru dulu?
Yang disinyalir dalam setiap pembangunan sengketa tanah dengan petani dulu yang melawan tanahnya digunakan untuk pembangunan dan melawan disebut dengan PKI? Akhirnya petani tidak mampu melakukan perlawanan?
Saya ingat cerita dari seorang lelaki tua di sekitar Waduk Wadas Lintang perbatasan Kebumen dan Wonosobo Jawa Tengah bercerita. Banyak tanah masyarakat yang diambil paksa dan diganti rugi dibwah harga pasar saat pembangunan Waduk Wadas Lintang.
Akhirnya masyarakat yang tidak mampu beli tanah disekitar waduk tersebut terpaksa mengikuti transmigrasi, tidak punya daya melawan keadilan untuk dirinya sendiri dihadapan Negara saat itu pemerintahan orde baru.
Mungkinkah PKI tetap dihidupkan sebagai isu untuk hal yang sifatnya menstigma lawan politik supaya terjepit? Lalu mengamankan diri ikut saja keputusan politik. Jika saat ini untuk kepentingan elite politik supaya terpilih saat pemilu ?
PKI sudah mati, TAP MPRS melarang oraganisasi tersebut juga belum dicabut, mungkinkah PKI bangkit atau sengaja dibangkit-bangkitkan untuk kepentingan politik elite?
PKI memang "legend" mengutip bahasa gaul bahwa PKI memiliki kenangan yang cukup mengena dalam perpolitikan Indonesia. Dan telah mati dikubur oleh Negara, karena sebab kepentingan politik PKI akan terus dihidupkan oleh orang-orang elote politik untuk meraup simpati politik.
