Hajatan dan Hiburan Tak Kunjung Diizinkan, Siapa Menanggung Beban?

Hasilnya pasar kuliner cenderung sepi pengunjung, dagangan harus dikurangi porsinya, dan omset menurun drastis disemua lini dari baik parkiran, tempat permainan anak, dan sebagainya.

Sedangkan di tempat wisata lain sama-sama di Kabupaten Cilacap sudah dibuka, orang-orang olahraga juga berkerumun, di pasar atau di mall juga sama sudah ramai. 

Mengapa pangung hiburan, hajatan, dan sebagainya belum diperbolehkan yang pada intinya untuk kesehatan ekonomi masyarakat juga? Bukankah ketika berlarut, ekonomi masyarakat carut marut akan berdampak lebih besar dari pada isu kesehatan itu sendiri?  

Kerumunan di depan panggung hiburan pada saat dibubarkan oleh pihak kepolisian, tidak permisi pangung langsung dimatikan lampunya menjadikan bintang tamu yang mengisi panggung hiburan dan penonton kalang kabut. 

Apa lagi tukang sound system, di samping ia repot dalam membereskan alat-alatnya dalam keadaan gelap, juga mendapati keputusan panggung dibongkar. Alhasil sudah tidak dapat uang sewa lagi kedepannya karena tidak ada hiburan.     

Tentang wacana kesehatan manusia jika zat anti bodi mereka kuat, saya kira tidak akan terdampak suatu masalah kesehatan bagi manusia. Tetapi masalah ekonomi kacau, zat anti bodi pun apalah gunanya tetap saja secara kesehatan manusia akan kacau juga secara psikologis merambah ke fisik.

Selama ini di media pemberitaan covid-19 sungguh melebihi pemberitaan kontrovesi seorang artis yang bersenggama tervideo dan disebar ke masyarakat. Untuk itu seakan Covid-19 ini menjadi komuditas berita yang seksi untuk suatu media masa mencari keuntungan.

Pemerintahan Negara juga sama sangat gampang mengeluarkan anggaran dengan dalih percepatan penanganan covod-19. Tetapi anggaran banyak sekali yang dikeluarkan pemerintah tidak mengarah kepada sasaran. 

Justru sebaliknya saya baca di media independen yang tidak saya sebut namanya: kementrian melalui dinas-dinas kini jor-joran memakai anggaran dalam bentuk perjalanan dinas yang katanya membantu perekonomian masyarakat.

Bukankah sama-sama menyokong ekonomi ketika anggaran itu langsung dikucurkan kepada rakyat yang saat ini terkena PHK, seniman, atau pedagang-pedagang kecil yang terdampak covid-19?

Mungkin covid-19 mengapa menjadi suatu dilema pemerintah karena sudah menjadi komuditas baru oleh siapa-siapa yang dapat untung dari adanya covid-19 seperti bidang kesehatan melalui program rapid test dan instansi pemerintahan dengan anggaran covid-19 yang selama ini jor-joran tanpa tanda bukti bisa mengeluarkan anggran. Sebab penanganan covid tidak dengan pembangunan fisik seperti bencana alam banjir dan tsunami.