JARGON NETRALITAS DAN SYAHWAT KEKUASAAN NU
Oleh : Komarudin Daid
   Â
Sikap netral pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dalam percaturan politik, utamanya pilpres 2024 kini menghadapi banyak pertanyaan dari masyarakat, terlebih dari warga Nahdliyin. Ada sejumlah kebingungan yang melahirkan sederet pertanyaan atas statemen Ketum PBNU dengan realitas yang tersaji didepan mata. Lalu apa gerangan yang jadi pemicu  kebingungan dan sederet  pertanyaan tersebut ?
Adalah ketua umum PBNU kiyai Yahya Kholil Staquf alias Gus Yahya yang sejak awal mewanti-wanti agar pengurus NU disemua tingkatan untuk menjaga netralitas politik, tidak memihak kesalah satu partai dan Paslon tertentu.  Lebih jauh beliau menegaskan jangan menjadikan NU sebagai kendaraan  politik. Begitu kurang lebih statemen tegas dari Ketum PBNU.
Sayangnya steatemen sekaligus perintah Ketum tersebut kini yang justru memicu banyak pertanyaan, karena tidak satu padunya antara kata dan perbuatan. Tidak ada ketersambungan antara yg diucapkan dengan yang dilakukan.
PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN
Kasus pemecatan kiyai Marzuki Mustamar dari posisinya selaku ketua PWNU Jawa Timur nampaknya menjadi puncak kekecewaan warga NU atas Sikap PBNU menjelang pemilu  14 Pebruari 2024 yang akan datang.
Isu yang santer beredar kalau pemecatan kiyai Marzuki Mustamar dilatar belakangi alasan politik. Pun begitu PBNU menampiknya kalau pemecatan tersebut tidak ada hubungannya  sama sekali dengan politik.
Bantahan ini justru makin memicu kemarahan warga Nahdliyin, karena dianggap sedang membohongi warganya sendiri. Lebih dari itu bantahan tersebut secara perlahan terus mengikis  rasa simpati nahdliyin kepada PBNU, karena PBNU dianggap bukan hanya sedang berbohong,tapi juga  merendahkan akal sehat mereka. Apalagi pemecatan kiyai Marzuki momentumnya terjadi disaat ramai-ramainya hiruk-pikuk kampanye partai dan Capres-cawapres.
PBNU malah menjelaskan pemecatan kiyai Marzuki karena persoalan lama, yg itupun belum jelas persoalan apa.Maka timbul pertanyaan  kenapa pemecatannya baru dilakukan sekarang,disaat ramai kampanye pilpres?
 Mungkin PBNU beranggapan warga NU adalah sekumpulan orang polos,yang lugu, yg mudah percaya dengan bantahan yang disampaikannya,sehingg pertanyaan mereka menyangkut pemecatan atau pencopotan kiyai Marzuki dibantah begitu  ringannya tidak mengindahkan kewarasan akal dan hati nurani warganya.
karenanya semakin sering PBNU  membantah,semakin keras pula kemarahan publik,terlebih lagi dari kalangan Pendukung kiyai Marzuki yang menggap PBNU sedang melakukan kebohongan besar-besaran demi menutupi alasan  yg sebenarnya.Karena mereka tetap meyakini kalau pemecatan kiyai Marzuki tidak lain dan tidak bukan karena mendukung salah satu Paslon yaitu Paslon nomor satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, sementara sudah terang benderang PBNU mendukung paslon nomor dua Prabowo- Gibran , yang sepenuhnya bertolak belakang dengan perintah netral Ketum PBNU itu sendiri,lain dimulut lain dihati.
Memang sebelum pemecatan kiyai Marzuki selaku ketuaPW NU Jawa Timur, didahului pergantian terhadap pengurus pusat PBNU yaitu Nusron Wahid dan Yeny Wahid yang masing-masing menjadi Timses Paslon Prabowo - Gibran dan Ganjar-Mahfud. Karenanya ini seolah menjadi  pembenar kalau PBNU sudah berbuat secara adil dan berimbang dalam membuat keputusan.
Tentu saja publik tidak serta Merta percaya, apalagi ada dua kalimat yang berbeda yang mengiringi keputusan PBNU, yaitu pergantian dan dipecat.  untuk Nusron dan mbak Yeni,  Kepada keduanya berlaku istilah pergantian. Ada perbedaan makna yg jelas berbeda dari dua kata tersebut. orang yang diganti tidak harus karena melakukan kesalahan fatal. Alasan penyegaran ditubuh organisasi misalnya, sering kali menjadi salah satu alasan atau karena  kurang aktif  menjadi alasan lain, dan biasanya terhadap pihak yang diganti diikuti ucapan terima kasih atas
dedikasinya selama ini terhadap organisasi.
Lalu istilah yang dipakai untuk kiyai Marzuki Mustamar adalah kalimat pemecatan atau pencopotan. Kata pecat atau pemecatan atau dicopot, selalu punya konotasi buruk,tidak termaafkan,maka tidak ada jalan lain kecuali dipecat atau dicopot sebagai jawabannya tegasnya.
Pertanyaannya perilaku buruk yang tidak termaafkan seperti apa yang dilakukan kiyai Marzuki Mustamar, Sampai-sampai yang bersangkutan harus dipecat dengan tidak hormat,sementara  yang menjadi Tim sukses Paslon capres-cawapres saja cuma dikasih sanksi pemberhentian, mengapa kiyai Marzuki yang cuma mendukung salah satu Paslon malah diganjar dengan pemecatan atau pencopotan.
Pertanyaan lainnya bagai mana dengan pengurus NU lainnya , yg juga menjadi Tim sukses Prabowo-Gibran. Kita tahu Gubernur Jawa Timur yg juga salah satu pengurus PBNU sekarang menjadi timses Prabowo-Gibran, tapi PBNU tidak melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan terhadap kiyai Marzuki Mustamar.
Ketum PBNU cuma meminta Khofifah agar segera mengajukan surat cuti pada saat yang bersangkutan sudah resmi menjadi timses Prabowo-Gibran. Sekilas terdengar biasa bahkan normatif saja,tetapi klu kita mau cermati lebih jauh justru makin mengkonfirmasi perlakuan diskriminasi PBNU terhadap kadernya yang mendukung Prabowo-gibran dgn yang mendukung lainnya,terutama Paslon AMIN.
Mengapa kiyai Marzuki Mustamar tidak diminta mengajukan surat cuti terlebih dulu seperti yg diminta sang Ketum PBNU kepada Khofifah Indar Parawansa , tapi langsung diganjar dengan pemecatan atau pencopotan,bahkan tanpa proses tabayun yg selama ini dipegang teguh oleh NU sebelum memutus suatu perkara.
Padahal posisi Khofifah bukan cuma pendukung,tapi timses sekaligus jurkam Prabowo-Gibran. Belum lagi pengurus NU ditingkat pimpinan Wilayah atau provinsi, Pimpinan Cabang ditingkat kabupaten/kota yang tersebar kepada para Paslon,umumnya Prabowo-Gibran, masa iya PBNU tidak tahu ,atau memang tidak mau tahu ,sehingga tidak memberi sanksi apapun seperti yang gencar dilontarkan sang ketua umum PBNU selama ini.
KECURANGAN SEJAK DINI
Pilpres kali memang diwarnai begitu banyak dugaan kecurangan, bahkan sejak awal kecurangan sudah terjadi dilembaga yudikatif ketika Mahkamah konstitusi menguji pasal 169 UU pemilu no 7 tahun 2017 tentang batas minimal usia  Capres-cawapres yang  paling sedikit berusia empat puluh tahun,tapi MK menambahkan kalimat "sedang/pernah memimpin pada jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum,termasuk kepala daerah".
Tidak perlu harus menjadi ahli hukum untuk memahami arti dan arah keputusan tersebut,orang awampun paham kalau ketuk palu MK itu sengaja dipersembahkan untuk Gibran Rakabuming Raka semata , yang saat itu sedang harap-harap cemas menjadi Cawapres Prabowo,karena usianya yang belum genap empat puluh tahun seperti yg dipersyaratkan UU pemilu no. 7 tahun 2017.
Sebagai mana diketahui ketua Mahkamah konstitusi Anwar Usman sebagai penentu keputusan MK adalah  adik ipar presiden Jokowi sekaligus paman Gibran yang mustahil terbebas dari konflik  kepentingan, makin menebalkan kecurigaan publik adanya permainan hukum demi Gibran , dan benar saja, ternyata Mahkamah kehormatan Mahkamah Konstitusi alias MKMK memutuskan kalau ketua mahkamah konstitusi tersebut telah melakukan pelanggaran etik berat atas keputusan yg hanya menguntungkan Gibran itu.
 Maka kecurigaan publikpun menjadi sah dan nyata adanya. Tidak ada lagi perbedaan persepsi untuk prihal yang satu ini,karena MKMK yang punya wewenang menilai sedah memutuskan kalau keputusan MK tersebut cacat etik dan cacat moral.
Dengan demikian maka secara otomatis pencawapresan Gibran juga cacat hukum ,cacat etik dan cacat moral dan tidak selayaknya dilanjutkan, tapi nyatanya Gibran terus maju dengan membuang semua rasa malunya.
KOMITMEN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR
PBNU sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia bahkan dunia, kini benar-benar sedang diuji keberpihakannya pada kasus ini. Publik bisa menilai komitmen dan keberpihakan PBNU pada persoalan yang menyangkut keputusan MK yang cacat moral dan telah mencederai rasa keadilan masyarakat tersebut.
Lebih dari itu,bagai mana pula publik, utamanya warga NU melihat langkah PBNU ini dari aspek agama yaitu penegakan Amar ma,ruf nahi Munkar, dimana PBNU dituntut harus mampu meletakan dirinya secara tepat dan terhormat ketika melihat kemunkaran berupa kesewenangan yang terjadi dalam  proses pencalonan cawapres Gibrang. Masih beranikah PBNU bersikap tegas mengemban amanah  "watawa soubil Haq watawa saubri" yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari berbuat kejahatan, dalam hal ini kecurangan dalam konteks pilpres ini ?
Kita paham Misi ini bersipat wajib dan mengikat seluruh umat Islam,dan untuk itu tersedia  tiga alternatif menghadapi kemunkaran  yaitu dengan tangan kalau memang ada pada posisi mampu melakukannya, atau dengan Lisan, bisa dengan memberi nasehat atau peringatan  kepada pelakunya atau dengan hati yaitu menolak atau tidak menyukai  kemunkaran tersebut.
Surat Ali Imran ayat 104 "Hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan,menyuruh berbuat yang Ma'ruf dan mencegah dari yang Munkar,mereka itulah orang-orang yang beruntung".
Tentu saja ayat ini bagi pengurus PBNU diluar kepala,lebih dari sekedar tau bahkan memahami seutuhnya.
Masalahnya adalah hal yang nyata kalau Gibran mulus melaju sebagai Cawapres karena hasil karya MK mencurangi aturan, dengan bukti keputusan Mahkamah kehormtan mahkamah konstitusi alias mkmk yang memutuskan kalau  hakim MK telah melakukan pelanggaran etik berat seperti yg sudah disebutkan diatas. Pada titik ini saja PBNU mestinya berani mengambil sikap dengan menjaga jarak, bukan malah merapat dan memberi dukungan.
Belum lagi kasus Capres Prabowo soal penculikan dan pelanggara berat HAM yang melibatkan nya dimasa lalu, dimana sampai detik ini ada tiga belas orang yang blm kembali keluarganya,padahal kejadiannya sdh dua puluh lima tahun yang lebih,maka jelaslah kalau paket capres-Cawapres ini benar-benar bermasalah baik secara hukum dan secara moral.
Kalau pada akhirnya PBNU malah memihak Paslon yang bermasalah serius sebagai pelanggar berat Ham dan hasil kecurangan konstitusi yang cacat moral, lebih dari itu Paslon ini juga bisa dibilang tidak berbau NU sama sekali, sementara Paslon ada Paslon lain yaitu nomor satu dan nomor tiga sangat kental ke NU annya , karena  Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD.
Pertanyaannya dimana komitmen  Amar makrur nahi Munkar PBNU Kalau kasat mata malah mendukung paslon yg posisinya dalam konteks agama  harus disikapi dengan tiga hal seperti tersebut diatas, tapi mengabaikan dan malah mendukungnya.Tidakah ini sama saja dengan mendukung kemunkaran?.
Lalu Dimana pula keberpihakannya terhadap kader NU kalau nyatanya malah tidak mendukungnya,bahkan sering kali meremehkan mereka sebagai kader NU yg sedang ikhtiar memenangkan pertarungan pilpres yg tidak lain demi  memperjuangkan  nasib warga NU juga sebagai bagian terbesar bangsa ini.
Adalah kiyai Abdussalam atau Gus Salam dan Nudirsyah Husein Rois Suriah PCINU Australia, yg secara terpisah  berani mengungkapkan kalau beliau dapat informasi  yang bisa dipertanggung jawabkan bahwa PBNU pernah mengumpulkan pengurus DPW dan PC disalah satu hotel di Surabaya ,dimana pada pertemuan itu hadir Ketum  PBNU dan Rois Aam yang mengarahkan PW dan PC saat itu untuk mendukung Paslon nomor 02.
Pengakuan ini juga dibenarkan oleh salah satu ketua PC yang tidak mau disebut identitasnya, selain itu  beredar video adanya pengurus cabang yg menyampaikan amanat PBNU agar ibu-ibu Muslimat, rekaman video didalam bus, saat menghadiri ulang tahun muslimat ke 78 di GBK Jakarta, agar mendukung dan memenangkan Paslon nomor 02. Maka terkonfirmasilah semuanya secara gamblang kalau PBNU benar-benar tidak lagi netral yang mengayomi semua paslon seperti yg disuarakan ketumnya selama ini.Jelas kini netralitas NU hanya omong kosong  belaka,bahkan sudah menjadi kebohongan publik, karena nyatanya PBNU malah berpihak kesalah satu Paslon.
PBNU  benar-benar sedang menelanjangi dirinya , karena ketidak mampuannya menahan syahwat politik yang begitu besar dengan menabrak norma kepatutan dan kepantasan terhadap nilai dan prinsip yang selama ini dipegang teguh  dar NU yaitu politik kebangsaan, yang selalu berada ditengah semua golongan demi menghindari perpecahan bangsa dengan bersikap netral, baik dilisan maupun perbuatan,bukan malah menceburkan diri  dalam kubangan politik praktis yang memihak salah satu dan memusuhi yang lain.
Mana politik kebangsaan yang selama ini terbukti mampu merekatkan warga NU dan bangsa Indonesia dari keterpecahan oleh politik praktis yang mengarah kepada kekuasaan semata.
Lalu apa bedanya PBNU dengan para politisi yg terbiasa menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan politiknya, sampai- sampai harus berbohong kepada publik seolah netral,  tapi kenyataannya sangat kemaruk  kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.Apa gunanya bicara netralitas kalau pada kenyataannya PBNU malah asik berselancar pada permainan politik praktis  dan mengekor dibelakang politisi yang sedang ngebet  kekuasaan.
Mana komitmen moral PBNU yang selalu berada ditengah,yang mengayomi semua pihak ,kalau nyatanya berpihak kepada salah satu Paslon, apalagi yang nyata-nyata bermasalah , hasil dari keputusan  MK yang cacat hukum dan cacat moral.
Serusak apapun bangsa ini, NU harus tetap kokoh berada di jalurnya, biarlah politisi rusak,aparat hukum bermental rapuh, pemerintahan gemar korupsi dan sejumlah keburukan lainya, tapi NU sebagai pengawal moral bangsa tidak boleh ikut-ikutan  larut keasikan hingga kebablasan seperti mereka.
Kondisi seperti ini harusnya membuka kasadaran bahwa Allah sedang menguji PBNU utk tetap kokoh pada jalurnya seperti  selama , sekaligus membuka ladang  amal baik untuk PBNU dalam penegakan Amar Ma'ruf nahi Munkar, disitulah makam PBNU berada,tempat terbaik yg sangat terhormat , sebagai mana statemen Allah menjadi umat terbaik karena keberaniannya menegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
Wallahu a'lam.
     Jakarta, 26 Januari 2024
