Bahkan penulis sendiri sudah lebih dari sebulan yang lalu menjadi korban PHK yang hinggi kini belum menerima pesangon serta bantuan apapun dari pemerintah, sedangkan kebutuhan hidup terus berjalan.
Selain meningkatkan perekonomian sektor UMKM yang terdampak, penyediaan lapangan pekerjaan bagi jutaan korban PHK menjadi fokus utama selanjutnya bagi pemerintah.
Jika pemerintah tidak segera tanggap, angka orang miskin baru akan mengalami peningkatan yang sangat tajam seiring penyebaran kasus Covid-19 yang masih mengalami peningkatan.
Dalam sistem rantai komando, koordinasi masih menjadi PR yang sangat besar pada sistem birokrasi negeri ini. Pemerintah harus segera memperbaiki koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, untuk menghilangkan missing link dalam rantai birokrasi setiap kebijakan.
Carut marut rantai komando itu bisa kita lihat dari amburadulnya sistem pendataan penerima bantuan sosial yang memicu tersendatnya distribusi Bansos yang seharusnya sudah diterima oleh penerima yang tepat. Belum lagi di tingkat kementrian yang masih didapati adanya perselisihan kebjiakan yang dikeluarkan.
Sebagai contoh, perbedaan regulasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan dalam menyikapi pelarangan pengemudi ojek online untuk tetap beroperasi.
Jika perbedaan kebijakan atau regulasi seperti itu terus berlanjut, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan dan kebingungan, siapa yang harus dipatuhi dan kebijakan mana yang harus ditaati oleh masyrakat.
Mendasarkan suatu kebijakan hanya pada kepanikan ekonomi dan prediksi tanpa tinjauan keilmuan yang mendalam tentu akan sangat berisiko. Tujuan peningkatan ekonomi belum tentu tercapai, namun justru angka positif mengalami ledakan.
Sebagai warga negara, kami akan mematuhi apapun kebijakan yang diberlakukan pemerintah, asalkan tujuan dalam meningkatkan perekonomian setiap warga negara yang terdampak dapat dicapai, tanpa harus mengorbankan lebih banyak korban jiwa akibat ledakan Covid-19.
