Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pemerintahan Kota dan Desa
Dosen Pengampu : Dr. Endang Indartuti, M.Si.
Sebelum membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan pengelolaan alokasi dana itu?
Pengelolaan itu sendiri merupakan proses perencanaan, pengaktifan, pengendalian dan pengorganisasian untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai arah yang telah ditetapkan. Manajemen atau secara umum disebut dengan administrasi pada umumnya berkaitan dengan aktivitas dalam suatu organisasi dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, kepemimpinan dan pengawasan hibah dana daerah adalah dana yang diperuntukkan bagi desa dalam anggaran pendapatan negara yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau pun kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
Hitungan perkiraan proporsional dengan hasil kota dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas permukaan dan wilayah geografis (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Kota) Bank desa digunakan untuk menghasilkan uang pemerintahan umum seperti kebutuhan dan prioritas untuk perbankan desa, namun memandang bahwa perbankan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, pemerintah berhak mempromosikan penggunaan komunitas keuangan, memprioritaskan penggunaan dana perkotaan untuk mendukung proyek pembangunan, pemberdayaan desa, dan warga.
Sehubungan dengan itu, dalam implementasi manajemen peruntukan dana desa di (Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian) menjadi lebih penting dalam mengambil keputusan, menentukan, melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan pentingnya masyarakat setempat meski pemerintah pusat terus memberikan dana bantuan ke daerah pedesaan mengalami tren kenaikan yang jelas, namun masalah masih belum terungkap di desa tentang pengelolaan dana desa. Lokasi masalah pengemudi dana desa lahir berkat yang pertama, ada yang mencoba menggunakan dana untuk keperluan pribadi. Yang kedua, kurangnya kapasitas dan staf pengelolaan keuangan di tingkat desa tidak hanya dipegang oleh lurah atau kades dan fasilitasnya. Ketiga, manajemen keuangan kota. Penghematan minimal dengan sedikit pengawasan dan pengeluaran anggaran bukti menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik tetap dibatasi dan tidak efektif.
Apabila membicarakan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat berarti membahas Bagaimana "Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo" Mengelola alokasi dana desa dengan menggunakan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana analisisnya data dengan menyajikan hasil analisis, mengelola hasil analisis, dan menginterpretasikan hasil pencarian dan kata-kata rincian seperti kalimat jawaban terbaik dari masalah yang dipelajari.
Proses-Proses penelitian dari informasi dalam riset ini seperti berikut:
- Menjelaskan administrasi mengalokasikan dana desa untuk memberdayakan masyarakat dan desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Provinsi Sidoarjo. Analisis alokasi modal untuk memberdayakan kota. Acara komunitas di desa Barengkrajan, kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo beserta petunjuk yang dimanfaatkan seperti Permendagri Edisi 20 Tahun 2018 terkait manajemen keuangan kota.
- Menyamakan produk lapangan Permendagri Aturan dan Arahan Edisi 20 Tahun 2018 Manajemen Keuangan Kota.
- Menentukan masalah nyata di dalam penyelenggaraan sumber daya dana desa untuk penguatan asosiasi.
- Menarik kesimpulan berdasarkan identifikasi masalah yang dihadapi.
Selain itu, mengapa sih pengelolaan dana desa. Apakah kota mendanai pemberdayaan masyarakat? Adapun asal muasal kajian ini untuk mengetahui pengelolaan sponsorship untuk desa mendelegasi masyarakat, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kaidah dimana penyatuan data dilakukan dengan cara tertentu yaitu: pengamatan secara langsung dan wawancara dengan menggunakan analisis data deskripsi kualitatif.
Hasil kajian menunjukkan pengendalian administrasi dan pengelolaan alokasi dana publik berhasil sesuai dengan instruksi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selama proses perkembangan fisik ini adalah orientasi. Proses implementasi dilakukan oleh tim perencanaan proyek seiring dengan tercapainya pembangunan dan kekuatan negara. Regulasi semua layanan keuangan dilakukan oleh Garda Nasional. Tahap laporan Walikota melaporkan pelaksanaan dalam mengajukan anggaran untuk Gubernur menurut Camat periode di bawah tanggung jawab kepala desa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran sosial, 30% untuk pemberdayaan masyarakat, 70% untuk pembangunan desa.
Adapun mengenai Pemerintah Indonesia saat ini terus bekerja keras untuk meningkatkan melaksanakan pembangunan negara dan melaksanakannya pembentukan daerah dan pembentukan desa yang lebih benar dan sesuai. Tata pemerintahan yang baik merupakan syarat penting bagi mencapai aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menandakan bahwa tercapainya demokratisasi merupakan upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, seperti tanggung jawab dalam penggunaan anggaran dan tanggung jawab atas kegiatan Pemerintah Desa.
