"We're not full-time soldiers. We're regular people who live two lives. We're here to help---but sometimes, we're called not to save, but to enforce something we don't fully understand."
 Anonymous National Guard member in Los Angeles, dikutip dari laporan investigasi Washington Post, 15 Juli 2025.
Saat Militer Menjadi Sipil, dan Sipil Menjadi Militer
Di Indonesia, kita mengenal TNI sebagai institusi militer profesional yang sepenuhnya berada di bawah kontrol negara. Tapi di Amerika Serikat, ada satu wajah militer lain yang lebih fleksibel dan unik: Garda Nasional (National Guard).
Garda Nasional bukan tentara aktif penuh waktu. Mereka adalah pekerja sipil---guru, petani, sopir truk, perawat---yang mengenakan seragam militer pada waktu tertentu, seperti pelatihan bulanan, krisis bencana alam, atau konflik sipil. Di luar masa dinas, mereka kembali ke pekerjaan sipil seperti biasa.
Sistem ini dibentuk berdasarkan akar sejarah milisi kolonial Amerika, lalu disahkan dalam Militia Act of 1903 dan National Defense Act of 1933, yang menetapkan Garda sebagai cadangan militer resmi negara. Mereka bukan sekadar tentara bayangan---mereka bagian aktif dari struktur keamanan nasional.
Hidup Dalam Dua Dunia: Di Bawah Komando Gubernur dan Presiden
Menurut sistem hukum federal AS, Garda Nasional dapat diaktifkan dalam dua status:
Title 32 of the U.S. Code: Pasukan berada di bawah kendali gubernur negara bagian, digunakan untuk penanggulangan bencana, pengamanan sipil, atau bantuan kesehatan masyarakat. Dalam status ini, mereka tidak dianggap militer federal meskipun dibiayai oleh pemerintah pusat.
Title 10 of the U.S. Code: Ketika presiden mengambil alih komando, Garda menjadi pasukan federal penuh, tunduk pada hukum militer aktif (Uniform Code of Military Justice). Mereka tak lagi mewakili negara bagian, melainkan langsung perpanjangan tangan Gedung Putih.
"The president has broad authority to call the National Guard into federal service... but that power has limits under the Posse Comitatus Act."
-- Professor Rachel VanLandingham, Loyola Law School, dalam wawancaranya dengan Reuters, 8 Juni 2025.