Dekonstruksi Historiografi: Sebuah Merdeka Dalam Wacana "Penulisan Ulang Sejarah"

Dekonstruksi Adalah Solusi Untuk Mengawal Isu "Penulisan Ulang Sejarah"

Kembali pada konteks Sejarah, beberapa dari kita juga masih cukup sering mengasosiasikan kata "merah" untuk menyebut partai-partai radikal, sebut saja PKI, SI Merah, atau yang masih hangat, PDIP. Kecenderungan inilah yang menumpulkan kekritisan kita dalam menafsirkan Sejarah, sehingga melewatkan (penundaan makna) kebenaran-kebenaran alternatif yang belum sempat tersingkap dalam upaya interpretasi sejarah, karena telah terburu-buru dalam menetapkan suatu "kebenaran" yang harus segera dikonsumsi publik.

Dekonstruksi dapat menjawab kekurangan tersebut. Dekonstruksi melahirkan sikap yang kritis dimana kita harus selalu mempertanyakan "kebenaran", dalam hal ini fakta tertulis, meski telah diberikan embel-embel fakta sejarah dengan serangkaian bukti, guna menyingkap dan tidak melewatkan kebenaran alternatif lain dari suatu peristiwa. Kadang-kadang, kebenaran alternatif tersebut muncul dari suara-suara pihak, kelompok, atau masyarakat yang termarginalisasi dari dominasi dan hegemoni penguasa. Sebagai contoh, perdebatan mengenai gerakan PKI 1926 yang disebut pemberontakan, alih-alih perlawanan sebagaimana pergerakan organisasi nasional semasanya. Tidak salah bahwa sebutan "Sejarah ditulis oleh pemenang" masih relevan hingga sekarang. 

Wacana "Penulisan Ulang Sejarah" sejatinya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menyingkap kebenaran lain dan meluruskan narasi dominan yang sebenarnya keliru. Hanya saja, bila kita kembali berkaca pada realitas di lapangan, cukup wajar kalau kekhawatiran dalam penyelewengan kesempatan emas ini jauh lebih besar daripada jadi angin segar. Sejarah mungkin tidak disifati untuk dapat terulang, namun pola Sejarah sejatinya berulang seperti sebuah siklus yang melingkar. Melihat sepak terjang pemerintahan Indonesia hingga saat ini...ah, semoga suatu saat ada hari baik ketika semua cita publik tercapai!

Viva Historia!