" Sudah lebih 10 kali kami tanya, mereka selalu bilang siap," kata Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Propinsi Dki Jakarta sebentar lagi akan masuk musim hujan, perubahan cuaca yang juga akan terjadi di propinsi lain di Indonesia, membuat fokus DPRD dan Gubernur masing masing daerah mukai melakukan pembenahan. Tujuannya tentu saja ada wilayah yang dipimpin terbebas dari banjir.
Saat melakukan pemilihan Gubernur DKI Jakarta lalu, salah satu janji yang masih diingat oleh pemilihnya adalah tidak melakukan penggusuran. Mengutip laman merdeka.com (14/12/2017) lalu, Anies mengatakan bahwa menggusur itu hanya menyebabkan kesengsaraan buat warga. Karena itu dirinya komitmen tidak akan melakukan penggusuran," ucapnya secara mantap.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan salah satu individu yang memiliki hati mulia dengan menggunakan konsep yang beda dengan pemerintah sebelumnya.
"Saya tidak suka konsep menggusur, kami melakukan penataan, karena di seluruh dunia bisa di tata," ungkap Anies, Senin (28/11/2017).
Dalam konsep menata Anies, ia menolak jika disebut menggusur, dalam penataan kota DKI Jakarta adalah meremajakan kota. Jadi tempat tinggal di tata ulang, sementara proses pembangunan akan di relokasi ke tempat sementara dan bisa kembali setelah sudah jadi.
DPRD Semprot Anies, Normalisasi Tidak Bisa Jalan
Pimpinan Fraksi PDIP Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono belum lama ini kembali mengingat Anies Baswedan sebagai Gubernur Dki Jakarta untuk melakukan percepatan normalisasi kali dan sunggai yang mangkrak. Mulai memasuki musim hujan yang sebentar lagi tiba, ia menyoroti cara kerja Pempro Dki yang mandek dalam upaya pembebasan lahan normalisasi. Gembong yang menganggap penyebab yang menjadi alasan Anies tidak mengerjakan normalisasi, dikarena janji kampanye, tidak menggusur rumah warga.
" Janji itu punya konsekuensinya seperti sekarang, normalisasi sulit terselesaikan secara menyeluruh," ucap Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 4 Oktober 2018.
Fraksi PKS Minta Anies Segera Kerja
Kader Partai Keadilan Kesejahteraan yang juga selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana memberikan tanggapannya saat melihat kerja Gubernur Dki Jakarta belum melakukan normalisasi. Triwisaksana meminta Pemprov DKI Jakarta segera membebaskan lahan normalisasi, sehingga proyek Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane bisa bekerja.
"Kami minta segera dibebaskan agar pembangunan trase bisa dilakukan," katanya.
Fraksi PKS DKI Jakarta menolak jika disebutkan tidak perhatian dengan normalisasi tersebut, Triwisaksana menyebutkan, sudah berkali kali menanyakan kelanjutan pembebasan lahan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
Proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter di Jakarta dipastikan tidak berjalan tahun 2019.
Sudah kewajiban Pemprov DKI harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar. Jika penertiban permukiman liar memang diperlukan untuk pembebasan lahan, jalan itu mesti ditempuh. Jangan sampai janji kampanye membuat normalisasi terhambat.
Jakarta terancam banjirÂ
Kepala BBWSCC yang baru Bambang Hidayah menyebutkan, sebanyak 129 kelurahan di Jakarta terancam banjir pada musim hujan mendatang, terutama pada puncak musim hujan yang jatuh pada Februari 2019.
"Berdasarkan peta rawan genangan dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, terdapat 129 kelurahan titik daerah rawan genangan yang menjadi fokus untuk penanganan banjir," kata Bambang.
Tulisan ini sudah tayang di hari dan ID yang sama dalam UcnewsÂ
