Jadual saya sudah penuh sampai tahun 2020, begitulah jawaban Ustadz Somad menanggapi  pertanyaan netizen di akun twiternya. Sebuah jawaban yang menyentil Kemenag yang merilis 200 Penceramah yang direkomandasikan. Sama-sama permintaan masyarakat, satu pihak mengklaim permintaan masyarakat, dilain pihak ( kalau benar ) melakukan pemesanan ( booking )  hingga melewati Pilpres 2019.
Salah satu tugas Kemenag selain mengadakan kitab Al Qur`an ( yang dililit kasus korupsi ) juga membina kehidupan beragama. Kehidupan beragama tentunya tidak terlepas dari kehidupan sosial kemasyarakatan ini agaknya apa yang direkomendasikan oleh Kemenag berbeda pandang terhadap Ustadz Somad.
Banyak Ustadz yang populer, ada yang menciptakan suasana khusuk bahkan sampai para jemaahnya menitikan air mataseperti terhipnotis, atau menciptakan suasana segar namun intinya sama menyampaikan pesan agama. Namun ada pula yang "menyentil" ketidak adilan atau penyalah gunaan jabatan, masing2 memiliki gaya.
Ustadz Somad bisa jadi adalah salah satu ustaz yang populer dimata masyarakat namun tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Kemenag. Kriteria Kemenag menjadi kontrovesril karena banyak beragam tanggapan pro kontra.Â
Untuk kesekian kali pemerintah mengeluarkan keputusan yang kontroversil, layaknya sebuah keputusan yang coba coba, kalau menimbulkan polemik seperti biasanya dianulir, akankah seperti itu?
Hubungan manusia dengan sang khalik ini mengapa harus menjadi urusan pemerintah? Sebuah pertanyaan yang menggelitik, apakah hal ini untuk meredam pengaruh Islam garis keras? Atau karena terjadi aksi 212 yang menjungkalkan Ahok?
Dua puluh tahun sejak digulirkan reformasi politik di Indonesia, namun pada dasarnya Islam itu agidahnya tetap sama sejak zaman dahulu kala sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, Islam sebagai keyakinan dan Islam sebagai perjuangan melawan ketidak adilan serta kebatilan. Nabi pun memimpin perang mengahadapi kaum kafir yang masih dalam kegelapan.
Zaman reformasi seperti sekarang ini dunia sudah berbeda, tidak ada kegelapan dalam masyarakat kita dan ada pemerinthan yang sah, tentunya bukan hal itu yang dihadapi oleh para mubalig, tetapi nafsu keduniaan yang sangat mungkin menghinggapi kekuasaan.Â
Kemenag adalah instrumen dari kekuasaan, agaknya Kemenag merasa risi dengan para mubalig yang boleh disebut sebagai oposan, lalu dikeluarkan rekmendasi para penceramah terekomendasi. Ini sama saja memecah para mubalig yang pro dan oposisi, apakah hal ini bukan termasuk mempolitisir agama?
Belakangan mengemuka himbauan agar tidak mempolitisr agama yang disampaikan oleh baik tokoh agama maupun politisi, bahkan dilakukan deklarasi anti politisi masjid dan kemudian Kemenag mengeluarkan daftar penceramah terekomendasi. Tidak menjadi kontroversi kalau daftar tersebut menyangkut penceramah PNS dilingkungan Kemendag. Bila dikenakan kepada para penceramah bebas bukan tidak mungkin akan timbul saling mencurigai, antara penceramah berpolitik dan penceramah bebas.
