Mohon tunggu...
F. I. Agung Prasetyo
F. I. Agung Prasetyo Mohon Tunggu... Desainer Grafis dan Ilustrator

Cowok Deskomviser yang akan menggunakan Kompasiana untuk nulis dan ngedumel...

Selanjutnya

Tutup

Karir

Sebuah Pemikiran Tentang Kartu Prakerja dan Implementasinya

19 April 2020   08:28 Diperbarui: 19 April 2020   08:39 16 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Sebuah Pemikiran Tentang Kartu Prakerja dan Implementasinya
Ilustrasi pengajaran. Sumber: pixabay/sasint

Harusnya tak perlu meniadakan kartu pra-kerja atau pra-pelatihan atau apalah sebutannya menanggapi beberapa komentar dan saling-silang opini di media sosial dan blog keroyokan lain.

Saya pikir solusinya mungkin cukup diberikan kartu prakerja yg bebas digunakan dimanapun; artinya tidak harus terkonsentrasi di kursusan daring/online yang ditunjuk (yang kemudian program ini malah dituduh memperkaya owner situs) dan pastinya butuh kuota/koneksi internet dan perangkat buat pengaksesannya (macam laptop-PC atau gawai lain), meski beberapa lembaga kursusan daring tadi pun bisa juga bagi para praktisi digital.

Mungkin karena banyak yang sudah punya ponsel? Beberapa kursusan daring yang pernah saya ikuti tidak nyaman diakses via ponsel. Lagipula tak ada interaksi guru-murid seperti pada lembaga kursusan luring/offline; ditambah lagi mereka tak selalu punya alatnya bila berharga mahal. Para pemegang kartu mungkin juga hanya butuh upgrade ilmu, yang bisa digunakan untuk kenaikan penghasilan atau sekadar beroleh pekerjaan jika saat ini masih menganggur.

Dan agaknya repot juga bila harus ada pengadaan alat penunjang sekalian jika kursusnya diadakan via daring. Beberapa ilmu memang perlu langsung diaplikasikan/diterapkan dan perlu pembiasaan. Jika tidak maka ilmunya akan mubazir. Bila di lembaga luring, kemungkinan besar alatnya sudah ada. Siswa tak harus punya alatnya jika mereka bertujuan masuk kerja ke perusahaan. Kecuali jika mereka ingin membuka usaha sendiri.

Pun banyak lembaga kursusan luring yang membatasi kegiatannya akibat Corona meski mereka juga masih berharap nafkah dari sana. Bagi² rezeki napa? Dilarang kumpul²? Ya jaga jarak dong. Kan ada program physical distancing. untuk sementara waktu ini. Dipikir sinyal dan kekuatan jaringan internet sudah merata apa? Bagaimana buat yang di pelosok?

Jadi pemikiran saya, pemilik kartu nanti bisa bebas memilih lembaga kursus/pelatihan yang diingini; kemudian pemerintah membayar lembaga kepelatihan tadi jika ada laporan bukti keikutsertaan dari pemegang kartu, macam sistem BPJS. Hanya pencairan dananya jangan sampai mampet seperti BPJS ke pihak rumah sakit. Bisa² mati itu nanti lembaga pelatihannya.

Karena tidak menutup kemungkinan ada lembaga kursus luring yang lebih menarik minat para pengguna kartu ketimbang kursus ke lembaga yang sudah ditetapkan, selain materi bahasan keilmuannya. Toh ujung²nya bertujuan baik; yakni untuk peningkatan skill pekerja atau calon pekerja sekaligus meminimalisir penyelewengan.

----
Kemarin ada yang iseng share kursusan daring apa yang cocok buat penjual nasi goreng lewat di timeline media sosial saya. Tentang materi kepelatihan apa yang cocok, memang terbatas kalo bisa dibilang nggak ada. Kalo dibebaskan (tempat kursusnya), mungkin juga penjual nasgor tadi bisa kursus gitar langsung ke Andra. Atau sekalian Joe Satriani 😁

Saya juga kepikiran penyelewengan: pengguna kartu mungkin sudah menguasai materi dan bisa mengakses konten (ponsel dibiarin nyala) padahal lagi adu jangkrik di kampungnya. Ikut kursus daring HANYA untuk dana turun (katanya ada sedikit bantuan duit tunai juga)... Laporan dan buktinya kan awut²an?

--tulisan ini murni pemikiran saya saat ini menyikapi beberapa opini di medsos. *Karena di masa lalu ada pemikiran yg saya tulis, tak ada respons... Tau² ada pemikiran serupa dari gubernur X yang viral. Dongkol? Iya. Meski saya anti maling pemikiran orang pun.

VIDEO PILIHAN