Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan dunia di berbagai sektor, dari ekonomi, sosial, budaya, politik, dll.
Termasuk pada perhelatan akbar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang semula akan digelar pada 23 September 2020 diundur hingga 9 Desember 2020.
Taat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 merupakan salah satu upaya menekan laju persebarannya. Maka dari itu setiap elemen masyarakat perlu diedukasi dan saling mengingatkan.
Sehingga apabila hal itu telah terpenuhi, maka perhelatan pilkada 2020 akan berjalan dengan tertib dengan harapan tak ada yang kluster penyebaran.
Sebetulnya upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri. Seperti, mengenakan masker saat hendak pergi ke TPS, selalu siap sedia hand-sanitizer, rajin cuci tangan. Kita juga dapat menegur halus pada teman kita yang tak memakai masker, jika mampu lebih baik berikan masker sekalian.
Apabila dari pribadi kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Lalu pastinya tidak lupa juga bagi pihak penyelenggara atau KPU serta Bawaslu sebagai pengawal Pilkada perlu membuat tahapan pemilihan kepala daerah sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Mengingat bahwa hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan kluster baru dalam persebaran virus mematikan ini. Kita sebagai warga negara yang baik juga tak menginginkan kenaikan angka Covid-19 di Indonesia.
Seluruh stakeholders terkait Pilkada harus menaruh perhatian tinggi pada tahapan yang berpotensi mengundang kerumunan seperti pada saat kampanye, pertemuan para pemangku kepentingan, proses pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi dan penetapan hasil.
Kampanye virtual harus menjadi strategi utama para Paslon. Langkah ini dirasa tepat dan efektif di tengah suasana pandemi seperti ini, karena para Paslon tetap dapat berkampanye tanpa harus mendatangkan kerumunan massa.
Terlebih lagi pada era yang serba digital pada saat ini, mereka yang menginginkan simpati dan partisipasi para milenial sebagai pemilih pemula, maka perlu juga untuk mengajak perhatian mereka secara era milenial pula. Tanpa harus mengurangi substansi dan pesan kampanye itu sendiri, dan juga dapat merangkul semua golongan.
Nah, jika Pilkada bisa dijalani dengan cara baru, norma baru dan tentu saja aturan main serta penegakan hukum yang tegas dari wasit Pilkada dan aparat keamanan tentu saja desakan menunda Pilkada bukanlah solusi bagi kemajuan demokrasi.Â
