Dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi Physical Distancing.
Sementara Mendagri Tito sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah juga meminta kepada para Kepala Daerah agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sebelum mengumumkan kondisi darurat di daerahnya.
Menurut mantan Kapolri itu, untuk menentukan status darurat Covid-19 harus berkoordinasi yang baik dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti kebijakan fiskal dan moneter.
Pengumuman status darurat juga berkaitan dengan daerah di sekitarnya. Karena itu harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Gugus Tugas.
Jadi, seperti ditegaskan Mendagri Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan koordinasinya dengan Kepala Daerah yang disambanginya seperti Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Selatan, dan komunikasi informal kepada Kepala Daerah lainnya agar daerah tidak asal melempar rencana lockdown atau menghentikan segala aktivitas perekonomian secara total.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi meminta semua orang untuk mulai bekerja sama & saling tolong-menolong agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik. Bukan saling menyalahkan dan mengadu domba para pemimpin kita.Â
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk bahu-membahu, bersinergi dalam setiap kebijakannya dan yang utama menanggalkan segala ego struktural maupun sektoral. Karena di tengah kondisi sulit seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah saling support dan soliditas atas nama solidaritas kemanusiaan.
Kita mengapresiasi kerja nyata Pemerintah yang telah membangun optimisme dengan gotong-royong nasional mencegah penyebaran Covid-19.
Pemerintah bahkan sejak awal telah membentuk task force yang dipimpin langsung oleh Presiden. Tugas tersebut dipertegas dengan pembentukan Satgas Penanggulangan Virus Corona. Itu menunjukkan Presiden Jokowi memiliki sense of crisis.
Kerja Pemerintah banyak yang dilakukan tanpa bicara. Koordinasi untuk mengurangi kepanikan. Karena itu ditunjuk 1 Jubir dari pusat yang jadi rujukan utama segala info.
Presiden Jokowi dengan dukungan seluruh Kabinet Indonesia Bersatu yang saling berkoordinasi lintas sektoral untuk mempercepat akselarasi penanganan serta pencegahan penularan Covid-19 patut diapresiasi. Seperti yang dilakukan Menteri BUMN yang inisiatif mendorong Farmasi BUMN untuk memproduksi massal 4,7 juta masker dan juga Alat Kesehatan lain.
