Mohon tunggu...
KASTRAT BEM VOKASI UI
KASTRAT BEM VOKASI UI Mohon Tunggu... Mahasiswa - Akun Resmi Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Vokasi Universitas Indonesia

#SerentakBerdampak

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pasca Mudik: Polemik Larangan Mudik

25 Mei 2021   20:07 Diperbarui: 10 Mei 2022   16:59 176
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Publik merasa ragu dengan keputusan pemerintah terkait adanya larangan mudik nasional. Akibatnya, masih banyak warga yang nekat untuk melakukan mudik lebaran ke kota asal mereka walaupun kebijakan telah diberlakukan. Seperti halnya cerita salah satu pemudik yang lolos dari penyekatan larangan mudik yang sempat viral di media sosial. Pemudik ini lolos dari penyekatan yang dilakukan di Kabupataen Karawang, Jawa Barat. Ia pun membeberkan alasan mengapa ia lolos dalam proses penyegatan. Ia beralasan bahwa ia akan segera menikah, lalu ia menjalani tes antigen dan diminta putar balik kembali ke arah Jakarta oleh petugas. Saat itu ia memohon-mohon agar diizinkan melanjutkan perjalanannya. Akibat rasa iba dan melihat hasil tes negatif, maka petugas mengizinkan untuk melanjutkan perjalanannya.

Kepala kepolisian mengungkapkan jumlah pemudik tahun ini lebih sedikit dari perkiraan. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, ada 18-28 juta masyarakat yang akan mudik lebaran. Namun setelah kebijakan dikeluarkan dan dilaksanakannya sistem penyekatan, jumlahnya menjadi turun 8 juta-9 juta orang. Akan tetapi, tidak sedikit pemudik yang berhasil lolos dalam proses penyekatan. Seperti yang terjadi di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, tercatat sebanyak 45.000 pemudik lolos dalam proses penyekatan. Angka ini menunjukkan bahwa angka pemudik yang nekat melawan kebijakan pemerintah tergolong tinggi.

Kesimpulan

Kami sebagai masyarakat berharap agar pemerintah lebih konsisten dalam pembuatan kebijakan, selain itu mempertimbangkan hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Pemerintah juga seharusnya bisa transparan dalam pembuatan kebijakan agar tidak banyak masyarakat yang merasa ambigu dan menilai sistem pemerintahan yang labil. Serta mengedukasi warga Indonesia akan berapa besar hal buruk yang terjadi saat penularan Covid-19. Karena virus Covid-19 tidak pandang kepentingan belah pihak publik manapun, namun virus Covid-19 adalah musuh yang harus ditangani tanpa adanya pengecualian kepentingan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun