Balas Kritik dengan Lapor Polisi, Bukti Indonesia Darurat Demokrasi?

Pemerintah Sekarang Anti Kritik?

Untuk memperbaiki dan meningkatkan pembangunan suatu daerah, pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat. 

Baca juga: Buntut Penganiayaan Salah Satu Anak Pejabat Pajak Sebabkan Korban Alami DAI, Apa Itu?

Dukungan itu bukan hanya dalam bentuk sikap sejalan, tetapi juga dalam bentuk kritik yang membangun. Akibatnya, pemerintah harus terbuka untuk menerima kritik konstruktif dari publik. Jika masyarakat tidak mendukung, pembangunan tidak akan dilakukan dengan baik.

Akan tetapi, baru-baru ini publik digemparkan atas sikap arogansi yang dipertontonkan Pemprov dan Gubernur Lampung hanya memperlihatkan sikap anti kritik dan anti demokrasi. 

Pendapat Tokoh Terkait Sikap Pemerintah Lampung

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai tindakan arogansi terhadap para pengkritik akan membunuh iklim komunikasi publik.

Baca juga: Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Berikut Imbas yang Diterima Indonesia

"Pemerintah jangan anti kritik. Justru seharusnya kritik yang disampaikan menjadi perhatian sebab hal tersebut bagian dari keluhan masyarakat dan juga kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan," kata LaNyalla pada Selasa (18/4/2023).

"Jika setiap kritik dianggap sebagai berita hoax dan anti pemerintah, akan melahirkan sikap apatis yang berdampak pada kemunduran dan maraknya kebobrokan serta semakin tingginya dugaan korupsi," paparnya.

Tiktok : "Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju"

Kasus ini bermula saat Bima mengunggah video "Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju" pada 7 April 2023 di TikTok. Ada empat hal yang Bima sorot dalam video berdurasi 3 menit 28 detik itu.