Bagaimana Seharusnya Pemerintah dalam Menyikapi Kritik?
Pada era demokrasi digital, setiap orang memiliki hak yang sama untuk bisa melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan yang timpang, asalkan itu bukan ujaran kebencian.
Artinya, para pejabat publik di daerah sejatinya harus berani legowo untuk bisa menerima berbagai kritikan dan bukan justru anti kritik.
Pengamat media sosial Institute for Digital Democracy (IDD), Bambang Arianto menyebut bahwa bagi para pejabat daerah hendaknya tidak terlalu alergi dengan kritikan publik terutama para warganet. Asalkan kritikan tersebut memiliki bukti yang jelas sebaiknya ditampung dan didengarkan. Sebab, bila pejabat daerah masih mengedepankan sikap anti kritik di era media sosial, tentu akan bisa menjadi bumerang bagi mereka.
Sumber:
