Baru baru ini ramai dibicarakan lagi desakan agar Sri Mulyani dicopot dari jajaran kabinet oleh Ketua dan wakil MPR yang cenderung merepresentatif kan partai Golkar walaupun dalam statement nya tidak membawa nama Golkar. Permintaan pencopotan dari luar pihak kabinet merupakan salah satu contoh demokrasi tidak ada larangan berbicara dan menyampaikan pendapat bagi setiap warga Negara.
Melihat langkah langkah Menkeu dalam mengelola keuangan Negara cukup piawai dan ini diakui oleh dunia finansial pemerintahan. Menkeu sekarang ini termasuk pemberani bila dibandingkan pejabat pejabat sebelumnya. Baru kali ini jajaran Kemenkeu yang dikomandani oleh Sri Mulyani berani menagih para penunggak BLBI walaupun ada kekuatan dibelakangnya baik secara modal maupun jabatan, dan tentu keberanian ini mendapatkan restu dari bosnya.
Langkah yang telah ditempuh selama menjabat sudah terasa ada pembenahan pembenahan untuk melangkah kedepan dalam mewujudkan tata kelola Negara yang baik. Beban pengeluaran Negara yang tak seimbang sehingga ada penambahan hutang menjadi titik balik menyerang kebijakan tersebut. Sehingga dapat dijadikan issue strategis dalam setiap kegiatan di tahun politik.
Ada kemiripan antara Sri Mulyani dan bossnya adalah kepada siapapun berlaku baik dan tidak menampakkan adanya permusuhan terhadap lawannya walaupun saat bertemu. Hal ini dapat ditemukan contohnya ketika Sri Mulyani foto selfie bersama Bambang Soesatyo dalam kesempatan yang sama pada acara pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Nusa Dua Bali walaupun nyata nyata meminta pada presiden untuk mencopot dari Menkeu.
Pernyataan untuk mencopot bisa diartikan sebagai manuver apa dibalik pernyataan tersebut. Target apa yang akan dicapai atau untuk mengukur bagaimana respon masyarakat atas hal tersebut. Tetapi pada umumnya tanggapan netizen lebih banyak mendukung langkah langkah Menkeu daripada Ketua dan wakil MPR. Tanggapan sebaliknya oleh para netizen kepada MPR cenderung mengungkap sisi buruknya bahkan memplesetkan singkatan dari MPR.
