Oleh: Hidayah Karsini dan Nindia Amelia
Menurut laporan Detik (2024), krisis air di Sukabumi membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini berawal dari jebolnya Daerah Irigasi (DI) Leuwi Bangga di daerah tersebut. Akibatnya banyak sumur mengering, hasil panen para petani pun menjadi tidak menentu, sehingga mereka terpaksa menghemat penggunaan air bersih. Kondisi serupa juga dialami oleh warga Mojokerto, ribuan keluarga terdampak krisis air sehingga harus mengandalkan distribusi air yang sangat terbatas (Detik, 2025).
Adapun menurut laporan Tempo (2023), Krisis air bersih juga dialami oleh wilayah padat penduduk, salah satunya yaitu di daerah Jakarta Utara, mereka harus membeli air dari pedagang swasta dengan harga yang terus meningkat, sementara kualitas sumur sekitar tidak layak konsumsi, meskipun wilayah tempat tinggal mereka berada didekat Waduk Pluit. Sungguh miris, ibu kota negara yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, akses air bersih belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat, karena jaringan air perpipaan PAM Jaya baru mampu melayani sekitar 65% warga Jakarta. Selebihnya, jutaan orang masih bergantung pada sumur dangkal yang kualitasnya buruk atau membeli air dengan harga tinggi.
Sedangkan disejumlah wilayah pesisir, warga menghadapi situasi memprihatinkan, air bersih yang biasa mereka andalkan sudah tercemar limbah. Akibatnya, kebutuhan dasar seperti mandi atau mencuci tidak bisa terpenuhi dengan aman. Bahkan, krisis ini tidak hanya soal kekurangan kuantitas air, melainkan juga terkait kualitasnya. Warga yang terpaksa menggunakan air tercemar kerap mengalami gangguan kulit seperti gatal-gatal atau iritasi (RRI, 2024). Disisi lain menurut laporan Tempo (2024), pelaku usaha wisata di Gili Meno, Nusa Tenggara Barat juga mengalami hal yang serupa dimana pasokan air yang diterima semakin menipis sehingga membuat usaha mereka terganggu.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), akses terhadap air minum layak di Indonesia mengalami peningkatan hingga mencapai 91,72%. Akses air minum yang layak ini ternyata masih belum bisa dirasakan sekitar 8,28% penduduk yang setara dengan jutaan jiwa. Meskipun hak atas air bersih telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), yang pada intinya menegaskan bahwa setiap warga negara berhak hidup layak, sehat, dan mendapatkan lingkungan yang mendukung kesejahteraan, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kenyataannya hak tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi bagi seluruh masyarakat.
Menurut berbagai sumber tersebut krisis air bersih tak hanya dialami oleh daerah terpencil dan perkotaan saja namun juga di wilayah pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara maritim dengan sumber daya air yang melimpah, masih belum mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh warganya. Sedangkan menurut Kaihena dkk. (2024) air bersih penting bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Bayu dkk. (2020) menyebutkan bahwa hak dasar setiap masyarakat yang dijamin oleh negara adalah ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
Lalu dipengaruhi oleh faktor apakah krisis air bisa terjadi di negeri ini? Sari dkk. (2024) menyebutkan bahwa krisis air bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu perubahan iklim yang ditandai oleh cuaca yang semakin tidak menentu serta semakin seringnya kekeringan  telah memberikan dampak besar pada jumlah ketersediaan air bersih. Situasi ini semakin diperparah dengan pencemaran air yang disebabkan oleh kegiatan industri, pertanian dan rumah tangga yang menghasilkan limbah turut mencemari sumber air, sehingga kualitas air bersih menurun dan tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Sementara itu, meningkatnya jumlah populasi penduduk juga berpengaruh pada permintaan pasokan air bersih yang semakin tinggi sedangkan ketersedian air bersih semakin terbatas dan daerah resapan air juga akan semakin sempit karena area lahan beralih menjadi pemukiman. Selain itu Sinaga (2023) menyatakan bahwa ketidakmerataan infrastruktur saluran air pun turut memengaruhi meningkatnya permasalahan krisis air bersih.
Ketersediaan air bersih menjadi masalah penting bagi masyarakat Indonesia. Dari kasus diatas krisis air bersih akan menimbulkan dampak yang besar jika terus menerus menurun. Menurut Chefany dan teman-temannya (2024) mengatakan bahwa masalah air akan menjadi serius seiring dengan adanya perubahan iklim, curah hujan yang tinggi, dan peningkatan musim kemarau. Pada perubahan iklim berakibat pada berkurangnya sumber cadangan air dan meningkatnya resiko kekeringan di berbagai daerah. Lingkungan yang terkena krisis air menimbulkan keadaan yang tidak seimbang, karena demi keberlangsungan hidup semua makhluk hidup membutuhkan air. Krisis air bersih juga membuat para petani mengalami gagal panen karena mengakibatkan tanah menjadi kering, tanah yang kering ini membuat petani harus membeli air untuk mengairi sawahnya agar tetap subur, hal ini akan membuat perekonomian para petani semakin meningkat. Kekeringan juga menimbulkan masalah seperti kerusakan lahan, erosi tanah, dan hilangnya vegetasi. Penebangan hutan dan lahan kering mengakibatkan hilangnya kemampuan penyerapan air. Krisis air memaksa masyarakat untuk menggunakan sumber air yang terkontaminasi, yang berisiko memperparah pencemaran dan membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam aspek kesehatan, kurangnya air bersih akan mendatangkan dampak negatif bagi masyarakat. Air yang tidak bersih mengandung banyak mikroorganisme yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, kolera, disentri, tifus, dan hepatitis A, di mana mikroorganisme patogen adalah penyebabnya. Selain menimbulkan penyakit, hal ini juga dapat menimbulkan masalah lainnya, seperti kekurangan nutrisi, gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak balita atau biasa disebut stunting, dan gizi yang tidak terpenuhi dengan cukup karena makanan sudah terkontaminasi dengan air yang tidak bersih.
Untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat di Indonesia, Ghifari dan teman-temannya (2023) menawarkan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah krisis air bersih, seperti membangun infrastruktur penyedia air bersih, mengelola sumber daya air secara yang berkelanjutan, mengedukasi kepada masyarakat tentang pemakaian air yang bijaksana, serta merumuskan kebijakan yang menjamin akses merata dan aman ke air bersih bagi semua orang. Solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan krisis ini meliputi pembangunan fasilitas yang menunjang air bersih seperti pipa paralon yang bisa digunakan sampai ke masyarakat pedalaman dan sumur bor yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Konservasi serta pengelolaan sumber air juga perlu dilakukan, dengan pembangunan bendungan yang berfungsi untuk menampung air hujan serta mengatur pendistribusiannya agar dapat digunakan oleh masyarakat setempat. Selain memberikan infrastruktur yang tepat, masyarakat harus diberi pendidikan mengenai cara memanfaatkan air secara bijaksana, agar dapat menggunakan sumber daya ini secara optimal. Peningkatan kualitas air bersih juga merupakan dapat diambil untuk mengurangi potensi krisis air, dengan menerapkan proses pengolahan air yang mencakup penyaringan, klorinasi, atau ozonasi. Sesuai dengan pasal yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat yaitu pasal 33 ayat 3, maka dari itu masalah permasalah diatas sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menangani. Pemerintahan dapat berkerja sama dengan masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas air bersih dengan solusi tersebut.
Ketersediaan air bersih sangat vital untuk keberlanjutan hidup, tanpa adanya air bersih, bumi ini akan menghadapi ketidakseimbangan, baik dari segi lingkungan alam maupun sosial masyarakat. Dari krisis air bersih bisa menyebabkan krisis kesehatan dan masalah lingkungan yang lebih luas, itulah pentingnya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam dengan baik.
Referensi:
