Jokowi Arahkan Dukungan Prabowo-Gibran Dua Periode, Prematur atau Rasional?

Jokowi Arahkan Dukungan Prabowo-Gibran Dua Periode,  Prematur atau Rasional?

"Keputusan politik yang baik lahir dari evaluasi, bukan hanya arahan."

Oleh Karnita

Pendahuluan

Apakah arahan Jokowi sebagai mantan presiden, seharusnya langsung diterjemahkan menjadi dukungan dua periode? Pada 21 September 2025, Kompas.com melaporkan bahwa Mantan Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada relawan Projo terkait pasangan Prabowo-Gibran. Berita ini relevan karena menimbulkan pertanyaan tentang batas pengaruh politik mantan pemimpin terhadap aspirasi publik yang seharusnya bebas menilai.

Bagaimana peran relawan ketika arahan datang dari figur yang sudah mundur dari jabatan formal? Fredy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo, menyebut bahwa dukungan terhadap Prabowo-Gibran sudah berlangsung sejak Pilpres 2024. Namun secara kritis, arahan ini dapat memunculkan pertanyaan: apakah dukungan itu lahir dari aspirasi publik atau lebih sebagai instruksi tokoh berpengaruh?

Mengapa sorotan publik begitu besar? Penulis tertarik menelaah arahan ini karena menimbulkan dilema antara loyalitas politik dan prinsip demokrasi. Analisis ini penting untuk menilai bagaimana kesinambungan kebijakan dapat dijaga tanpa mengurangi evaluasi publik dan proses demokratis.

1. Arahan Mantan Presiden: Panduan atau Tekanan?

Fredy Damanik menegaskan bahwa arahan Mantan Presiden Jokowi adalah untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Positifnya, arahan ini dapat menjaga kesinambungan pembangunan. Namun, dari perspektif kritis, arahan ini bisa dianggap membatasi kebebasan relawan dalam menilai kinerja pemerintahan. Pesan tersiratnya: loyalitas politik harus diseimbangkan dengan akuntabilitas publik.

Relawan yang aktif sejak Pilpres 2024 memang menunjukkan komitmen jangka panjang. Tapi apakah dukungan itu lahir dari aspirasi atau instruksi tokoh berpengaruh? Refleksi: politik modern membutuhkan keseimbangan antara kesinambungan program dan ruang demokrasi bagi relawan.

Musyawarah Rakyat yang diinisiasi Projo menunjukkan upaya partisipatif. Namun, apakah forum ini benar-benar inklusif atau lebih diarahkan untuk memperkuat narasi politik tertentu? Pertanyaan ini penting agar publik memahami batas antara arahan dan kebebasan politik.

2. Kesinambungan Pembangunan: Alasan atau Justifikasi Politik?

Fredy menekankan bahwa dukungan jangka panjang penting agar program pemerintah berjalan lancar. Memang, pembangunan memerlukan waktu lebih dari lima tahun. Namun, arahan untuk dua periode tetap prematur jika belum ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah. Kritik: jika kepemimpinan diputuskan berdasarkan arahan figur sebelumnya, mekanisme demokrasi bisa tereduksi.

Beberapa program memerlukan waktu panjang untuk berdampak signifikan, tetapi publik berhak menilai efektivitas pemimpin berdasarkan hasil, bukan arahan mantan presiden. Refleksi: keseimbangan antara kesinambungan pembangunan dan evaluasi kinerja pemimpin sangat penting.

Kesinambungan tetap menjadi prioritas, tetapi harus melalui proses demokratis. Arahan mantan presiden sebaiknya ditempatkan sebagai panduan, bukan keputusan final. Kritik: tanpa evaluasi publik, arahan dapat menimbulkan persepsi dominasi politik.

3. Peran Relawan: Pengawal atau Pelaksana?

Relawan berperan sebagai pengawal program pembangunan, namun arahan dari mantan presiden menimbulkan dilema. Positifnya, mereka menjadi penghubung antara program nasional dan masyarakat. Kritiknya, peran relawan bisa terfokus pada pelaksanaan arahan, bukan aspirasi publik. Pesan penting: independensi relawan harus tetap dijaga agar demokrasi tetap sehat.

Musyawarah Rakyat yang dilakukan Projo menandakan partisipasi, tetapi apakah forum ini benar-benar inklusif atau sekadar memperkuat narasi tertentu? Refleksi: keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada arahan politik, tetapi juga partisipasi warga negara.

Relawan juga berperan sebagai pengawas implementasi program. Namun, apakah pengawasan ini independen atau mengikuti arahan mantan presiden? Kritik ini relevan untuk menilai kualitas demokrasi partisipatif.

4. Respons Publik: Apresiasi atau Kekhawatiran?

Arahan mantan presiden mendapat respons beragam dari publik. Sebagian menilai positif karena menjaga stabilitas politik. Namun, sebagian publik khawatir arahan ini menutup ruang debat dan alternatif kepemimpinan. Refleksi: demokrasi sehat membutuhkan keseimbangan antara arahan politik dan kebebasan berpendapat.

Sikap PDI-P yang menyoroti publik ingin presiden “gaspol” menunjukkan dinamika opini publik. Pesan: arahan mantan presiden harus selaras dengan aspirasi rakyat. Kritik: arahan semata tanpa konsultasi publik dapat terlihat sebagai dominasi politik terselubung.

Transparansi komunikasi menjadi kunci agar publik menilai arahan secara objektif. Media berperan menyampaikan konteks agar arahan dipahami sebagai panduan, bukan keputusan final.

5. Implikasi Kebijakan dan Strategi Nasional

Arahan mantan presiden dapat menjaga kesinambungan program pembangunan, tetapi tidak otomatis menentukan dua periode. Positifnya, program infrastruktur, ekonomi, dan sosial bisa diteruskan. Kritiknya, jika arahan dijadikan rujukan tunggal, kompetisi ide dan evaluasi publik bisa tereduksi. Pesan: stabilitas dan meritokrasi harus berjalan seiring.

Relawan Projo menjadi pengawal implementasi, tetapi independensi mereka harus tetap dijaga. Evaluasi kebijakan tetap perlu dilakukan untuk memastikan manfaat maksimal bagi rakyat. Refleksi: keberhasilan pembangunan bergantung pada keseimbangan dukungan politik dan kontrol publik.

Keputusan dua periode sebaiknya tetap melalui mekanisme demokratis, bukan arahan figur terdahulu. Arahan mantan presiden lebih tepat dijadikan panduan, bukan keputusan final. Kritik tersirat: tanpa evaluasi publik, arahan bisa dianggap justifikasi politik semata.

Penutup

Arahan Mantan Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan, tetapi bukan keputusan otomatis dua periode. Seperti kata Fredy Damanik, "Kesinambungan pemerintahan memastikan program berdampak nyata bagi rakyat." Loyalitas politik harus diseimbangkan dengan mekanisme demokrasi.

Di tengah dinamika politik, arahan ini menjadi refleksi bagaimana pengaruh figur terdahulu tetap terasa, namun keputusan akhir tetap harus melalui evaluasi publik. Seperti kata Jokowi, "Relawan harus mendukung pemerintahan agar berhasil menjalankan programnya." Pesan tersirat: arahan untuk kesinambungan pembangunan harus diimbangi kebebasan dan penilaian rakyat. Wallahu a'lam. 

Disclaimer: 

Artikel ini ditulis berdasarkan pemberitaan Kompas.com dan bersifat analisis editorial kritis, berimbang, dan reflektif.

Daftar Pustaka

1. Dirgantara, A., Carina, J. (2025, September 21). Projo Ungkap Arahan Jokowi buat Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/21/15425571/projo-ungkap-arahan-jokowi-buat-dukung-prabowo-gibran-dua-periode
2. Kompas.com. (2025). Gibran Absen Saat Reshuffle Kabinet, Jokowi: Kan Baru ke Papua Nugini. https://nasional.kompas.com
3. Kompas.id. (2025). Respons Isu “Reshuffle” Kabinet, PDI-P: Publik Ingin Presiden “Gaspol”. https://nasional.kompas.id
4. Kompas.com. (2025). Muzani: Kader Ingin Prabowo Dua Periode, tetapi Beliau Ingatkan Kami. https://nasional.kompas.com
5. Sulistyowati, F. I. (2025). Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Kompas.com. https://nasional.kompas.com