Namun, media tidak bisa berhenti pada pelaporan permukaan. Mereka harus menyajikan analisis yang seimbang agar publik tidak terjebak pada framing tunggal. Tanggung jawab media dalam menjaga etika pemberitaan menjadi faktor penting agar kasus ini tidak tergelincir ke sensasi.
Pada akhirnya, media menjadi jembatan antara proses hukum yang formal dengan opini masyarakat yang cair. Jika media lalai, kasus ini bisa dengan mudah dipelintir menjadi sekadar drama politik atau perseteruan personal.
5. Pelajaran untuk Ekosistem Digital Indonesia
Apa pelajaran yang bisa ditarik dari kasus ini? Pertama, ruang digital semakin tidak bisa dipisahkan dari regulasi hukum dan keamanan negara. Influencer, dengan segala kekuatan pengaruhnya, harus menyadari bahwa tanggung jawab publik melekat pada setiap ujaran mereka.
Kedua, otoritas negara harus menyikapi dunia digital dengan pendekatan yang seimbang: tegas, tetapi juga transparan. Tanpa itu, kepercayaan publik pada hukum akan terus tergerus. Kasus ini bisa menjadi momentum untuk membangun standar baru dalam penegakan hukum digital.
Ketiga, masyarakat sebagai pengguna digital juga perlu lebih cerdas dalam menyikapi isu hukum di dunia maya. Literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar tidak mudah terseret arus informasi yang simpang siur.
Penutup
Kasus Ferry Irwandi menjadi bukti bahwa ruang digital tidak lagi steril dari implikasi hukum. Ketika influencer berhadapan dengan jenderal TNI, publik disuguhi drama yang tidak hanya soal reputasi, tetapi juga tentang legitimasi hukum di era digital. Transparansi, keseimbangan, dan literasi publik menjadi kunci agar peristiwa ini memberi pelajaran, bukan sekadar kegaduhan sesaat.
"Negara hukum tidak mengukur siapa yang bicara, melainkan bagaimana hukum menimbang setiap kata." Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap warga negara, siapa pun dia, tetap berdiri di hadapan hukum yang sama. Wallahu a'lam.Â
Disclaimer:Â
Artikel ini merupakan opini analitis berdasarkan pemberitaan media arus utama. Penulis tidak bermaksud memvonis pihak mana pun, melainkan mendorong refleksi publik yang sehat.