Ketika Influencer Berhadapan dengan Jenderal TNI
"Hukum adalah panggung di mana kebenaran diuji dengan kesabaran, bukan dengan kepanikan."
Oleh Karnita
Pendahuluan
Apa jadinya jika seorang influencer ternama berhadapan langsung dengan institusi militer? Pertanyaan ini tiba-tiba menjadi perbincangan publik setelah Pikiran Rakyat pada 9 September 2025 menurunkan laporan berjudul “Kenapa Ferry Irwandi Dilaporkan Jenderal TNI? Ini Dugaan Pidana yang Dituduhkan.” Kasus ini seketika menyedot perhatian, bukan saja karena melibatkan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, tetapi juga karena TNI hadir sebagai pihak pelapor.
Apakah dunia digital kini benar-benar menjadi arena rawan benturan hukum? Dari laporan tersebut, sejumlah jenderal TNI secara resmi mendatangi Markas Polda Metro Jaya pada 8 September 2025 untuk melakukan konsultasi hukum. Kehadiran mereka menandai keseriusan negara dalam merespons dinamika komunikasi publik, terutama yang menyangkut pengaruh figur publik di ruang maya.
Lalu, mengapa kasus ini terasa begitu relevan bagi masyarakat luas? Bukan hanya karena menyangkut nama besar seorang influencer, tetapi juga karena menyentuh isu sensitif: hubungan antara kebebasan berekspresi, teknologi digital, dan keamanan negara. Penulis tertarik mengulasnya karena kasus ini merefleksikan tarik-menarik yang semakin nyata antara kebebasan individual dan otoritas negara dalam mengelola ruang digital.
1. Patroli Siber TNI dan Dugaan Pelanggaran
Langkah TNI melalui patroli siber membuka babak baru dalam pengawasan dunia digital. Dugaan tindak pidana yang dialamatkan kepada Ferry Irwandi menunjukkan bahwa aparat tidak sekadar reaktif, tetapi aktif mendeteksi potensi pelanggaran hukum di dunia maya. Dari keterangan Brigjen Juinta Omboh Sembiring, jelas bahwa TNI tidak ingin kecolongan pada isu yang bisa berdampak strategis.
Namun, publik masih bertanya-tanya: pelanggaran macam apa yang sebenarnya ditemukan? Ketidakjelasan detail dugaan membuat isu ini mengundang spekulasi luas, bahkan sebagian menilai transparansi menjadi kunci agar kasus tidak berkembang menjadi polemik liar. Di sinilah pentingnya komunikasi publik yang jelas, agar masyarakat tidak terjebak dalam tafsir yang menyesatkan.
