Ketahanan Pangan Butuh Jalan Lurus
"Birokrasi Tak Boleh Jadi Sawah yang Tak Pernah Dipanen”
Oleh Karnita
Pendahuluan
Di tengah ambisi besar pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) justru menjadi sorotan bukan karena prestasi, melainkan pengunduran diri direktur utamanya, Joao Angelo De Sousa Mota, yang baru enam bulan menjabat. Keputusan itu ia sampaikan dengan permintaan maaf terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, memunculkan pertanyaan tentang kesiapan birokrasi dalam mengawal misi strategis ini.
Agrinas Pangan Nusantara, hasil transformasi PT Yodya Karya (Persero), mendapat mandat mengelola 425.000 hektare sawah eks proyek food estate. Tugasnya mencakup seluruh rantai produksi pangan, mulai dari pencetakan lahan, penanaman, hingga pascapanen seperti pengeringan gabah dan penggilingan. Namun, cita-cita ini terhambat kenyataan: sejak berdiri pada Februari 2025, perusahaan belum mendapat pencairan anggaran sama sekali.
Presiden Prabowo, yang menekankan pentingnya birokrasi cepat dan efektif, menghendaki proses administrasi tidak menghalangi program strategis. Sayangnya, kasus mundurnya Joao Mota justru memperlihatkan bahwa visi politik yang kuat masih bisa terjebak dalam prosedur yang lambat dan berbelit, mengancam keberhasilan proyek ketahanan pangan nasional.
1. Agrinas: Dari Konsultan Konstruksi ke Penggarap Sawah Nasional
Transformasi PT Yodya Karya menjadi Agrinas Pangan Nusantara bukan sekadar pergantian nama. Pemerintah menugaskan perusahaan ini sebagai ujung tombak kedaulatan pangan, dengan modal awal berupa lahan strategis di Kalimantan. Pembentukan Agrinas dilakukan bersamaan dengan dua BUMN pangan lain: Agrinas Jaladri Nusantara (perikanan) dan Agrinas Palma Nusantara (sawit).
Mandat ini menggabungkan fungsi operasional sekaligus integrasi rantai pasok pangan nasional. Agrinas bukan hanya menggarap lahan, tetapi juga mengelola pascapanen untuk memastikan stabilitas harga dan kualitas produk. Dalam teori, model terintegrasi ini bisa menekan ketergantungan impor beras dan memperkuat posisi petani.
