Sisi kemanusiaan inilah yang harus menjadi pertimbangan dalam prosedur administrasi. Tanpa itu, birokrasi akan kehilangan rohnya. Administrasi yang dingin tanpa empati akan selalu melahirkan jarak antara negara dan rakyat.
4. Kritik terhadap Mekanisme Klarifikasi
Kepala KPP Pratama Pekalongan menjelaskan bahwa tujuan kedatangan petugas adalah klarifikasi, bukan penagihan. Pernyataan ini benar secara prosedur. Namun, kebenaran prosedural belum tentu cukup untuk membangun rasa aman.
Namun, dari perspektif komunikasi publik, pesan ini tidak cukup meredam kegelisahan warga. Bentuk dan bahasa surat resmi tetap terasa mengancam bagi orang awam. Kata-kata resmi sering kali terdengar seperti vonis bagi mereka yang awam hukum.
Kritiknya terletak pada minimnya pendekatan yang humanis. Apalagi jika menyasar kelompok masyarakat yang sehari-hari jauh dari urusan formal perpajakan. Pendekatan personal bisa mengubah interaksi yang kaku menjadi dialog yang produktif.
Klarifikasi seharusnya diawali dengan pemberitahuan yang menjelaskan konteks, bukan sekadar mengutip angka transaksi besar yang membingungkan. Dengan demikian, warga akan merasa dihargai sebagai subjek, bukan sekadar objek administrasi.
5. Refleksi dan Pelajaran untuk Semua
Kasus ini mengajarkan dua hal. Pertama, pentingnya kehati-hatian warga dalam menjaga dokumen identitas. Kedua, perlunya pembenahan sistem verifikasi di instansi negara. Keduanya adalah fondasi keamanan hukum di era digital.
Perlindungan data bukan hanya urusan teknis IT. Ia adalah bagian dari perlindungan hak asasi warga. Sebuah negara kuat terlihat dari kemampuannya melindungi yang paling rentan. Di sinilah negara membuktikan apakah ia sekadar berkuasa atau benar-benar mengayomi.
Ismanto mungkin hanyalah satu dari banyak kasus serupa yang tidak terekspos. Mencegah lebih baik daripada menunggu korban berikutnya muncul. Pencegahan akan selalu lebih murah dibanding biaya pemulihan kepercayaan publik.
Refleksi ini menegaskan bahwa negara dan warga harus saling menjaga. Tanpa kolaborasi, risiko serupa akan terus menghantui. Hanya kemitraan yang tulus antara negara dan rakyat yang mampu menutup celah seperti ini.
