Tanpa reformasi pendidikan vokasi, investasi sebesar apa pun akan tetap menghasilkan ketimpangan. Pendidikan yang adaptif dan relevan adalah fondasi dari ekonomi yang produktif.
4. Peran Pemerintah Daerah dalam Menyambungkan Titik
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memegang peran kunci dalam menyambungkan titik antara investasi, pendidikan, dan tenaga kerja. Sinkronisasi antarsektor bukan hanya teknis, tapi juga strategis.
Sudah saatnya kebijakan ketenagakerjaan tidak dipisahkan dari kebijakan pendidikan dan investasi. Perencanaan jangka menengah harus melibatkan forum lintas sektor yang konkret dan berkelanjutan.
Pemerintah juga harus memfasilitasi industri agar aktif membina calon tenaga kerja sejak dari bangku pendidikan. Skema magang berbasis kebutuhan industri lokal perlu diperluas.
Tak kalah penting, pemda perlu melakukan pemetaan keterampilan tenaga kerja secara dinamis. Data ini bisa menjadi fondasi pengambilan kebijakan vokasi dan penyerapan tenaga kerja di masa depan.
5. Refleksi untuk Indonesia: Investasi Harus Inklusif
Fenomena di Jawa Barat sejatinya mencerminkan tantangan nasional. Ketimpangan antara investasi dan pengangguran terjadi di berbagai provinsi lain, terutama dengan bonus demografi yang terus menekan.
Kita tak bisa hanya mengejar angka realisasi investasi tanpa melihat siapa yang benar-benar diuntungkan. Investasi harus menjadi sarana pemerataan, bukan reproduksi ketimpangan.
Investasi inklusif bukan hanya tentang lokasi industri, tapi tentang siapa yang direkrut, dilatih, dan diberdayakan. Anak muda daerah harus menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan.
Refleksi ini penting agar Indonesia tidak sekadar tumbuh, tapi juga maju secara berkeadilan. Seperti kata Amartya Sen, “Pembangunan adalah perluasan pilihan manusia.”
