Gugatan FKSS dan Perluasan Diskusi Kebijakan
Sebagai respons, Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Indramayu dan Jawa Barat mengajukan gugatan ke PTUN dan menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan sistem nasional Dapodik yang mengatur satu rombel maksimal 36 siswa. Mereka juga mengangkat isu standar ruang kelas yang belum mendukung penambahan kapasitas hingga 50 siswa.
Penting dicatat bahwa gugatan tersebut bukan sekadar bentuk penolakan, melainkan permintaan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan agar implementasinya tidak menimbulkan masalah administratif dan tidak mengganggu keberlangsungan sekolah swasta. Langkah FKSS perlu dilihat sebagai upaya mengajak semua pihak berdialog, bukan sebagai resistensi semata.
Solusi ke depan seharusnya bukan sekadar soal mencabut atau mempertahankan kebijakan, tetapi menyempurnakannya agar bisa diimplementasikan secara kontekstual, berkeadilan, dan tidak menimbulkan eksklusi institusional.
Alternatif Solusi: Kolaboratif, Berbasis Data, dan Pro-Siswa
Ada beberapa solusi yang dapat menjadi jembatan antara niat baik kebijakan dan realitas lapangan:
Zona Pemetaan Kebutuhan Siswa dan Sekolah
Pemerintah provinsi dapat menyusun zonasi responsif yang memetakan jumlah anak usia sekolah, kapasitas riil sekolah negeri, dan ketersediaan sekolah swasta. Dengan data ini, penerapan rombel 50 dapat dilakukan selektif, misalnya di daerah dengan angka putus sekolah tinggi atau minim sekolah alternatif.
Kemitraan Formal Negeri-Swasta
Pemerintah dapat mendorong kemitraan formal antara sekolah negeri dan swasta, misalnya dalam bentuk koordinasi penerimaan siswa, pertukaran program ekstrakurikuler, hingga sistem beasiswa lintas institusi. Ini akan memperkuat solidaritas antarpenyelenggara pendidikan tanpa saling meniadakan.
Insentif dan Subsidi Berbasis Jumlah Siswa
Untuk menjaga daya hidup sekolah swasta, perlu ada skema insentif khusus dari pemerintah provinsi berbasis jumlah siswa dan wilayah. Bantuan operasional daerah bisa disesuaikan bukan hanya untuk murid yang ada, tetapi juga mempertimbangkan peran sekolah sebagai penyangga sistem pendidikan.
Standarisasi Sarana dan Penyesuaian Dapodik
Jika rombel 50 siswa ingin diterapkan lebih luas, maka dibutuhkan perbaikan sistem pendataan Dapodik dan standar ruang kelas. Jangan sampai siswa terdata tidak sah, atau sekolah menjadi korban aturan administratif.
Dialog Kebijakan Berkala
Forum kebijakan pendidikan provinsi harus menjadi ruang terbuka, inklusif, dan reguler. Kepala sekolah negeri dan swasta harus punya akses setara untuk menyampaikan data, tantangan, dan rekomendasi di level provinsi.
