Utang Pandemi, Mimpi Buruk bagi Pemerintah Selanjutnya?

Anies kembali membatasi aktivitas perkantoran, hanya mengizinkan 11 bidang usaha beroperasi, pembatasan lalu lintas dan pergerakan transportasi umum, pembatasan tempat hiburan, rekreasi, dan restoran, pemberlakuan kegiatan belajar di rumah, dan pembatasan tempat ibadah.

Hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia.Dengan terbatasnya segala kegiatan yang ada mengakibatkan banyaknya pelaku usaha yang gulung tikar dan mengakibatnya naiknya pengangguran di Indonesia.Terhitung sejak 24 November 2020 angka pengangguran di Indonesia mencapai angka 9,77 juta orang.Hal tersebut berdampak besar pada APBN Indonesia.Dengan melemahnya APBN pemerintah melakukan hutang yang cukup besar untuk membantu masyarakat dan merangsang daya beli masyarakat.Selain itu pemerintah melakukan hutang juga untuk membiayai segala kegiatan untuk menunjang kesehatan.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki alasan tegas dan jelas terkait dengan utang yang harus ditarik pemerintah di masa pandemi ini.

Menurutnya, dampak pandemi sangat menekan APBN karena penerimaan yang jatuh.Seperti diketahui, pemerintah melalui Perppu No.1 Tahun 2020, yang telah disahkan sebagai Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020, menaikkan batas defisit hingga 6,34 persen terhadap PDB atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun.Dengan defisit ini, tentu pemerintah harus menambal - salah satunya- dengan utang.

Dari data Kemenkeu, total outstanding utang pemerintah pusat sampai September 2020 telah mencapai Rp5.756,87 triliun atau tembus di angka 36,41% dari produk domestik bruto (PDB).Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Secara umum struktur utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara (SBN) senilai Rp4.892,57 triliun. Komposisi kepemilikan SBN terdiri dari Rp3.629,04 triliun domestik dan valuta asing atau valas senilai Rp1.263,54 triliun.

Sementara itu, untuk utang dalam bentuk pinjaman sampai September 2020 telah mencapai Rp864,3 triliun. Penarikan utang dalam bentuk pinjaman ini didominasi oleh pinjaman asing baik yang sifatnya multilateral, bilateral maupun bank komersial dengan jumlah Rp852,97 triliun.Sedangkan, sisanya merupakan pinjaman yang ditarik oleh pemerintah dari dalam negeri senilai Rp11,32 triliun.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan terlalu tingginya utang pemerintah dapat berdampak terhadap berkurangnya kemampuan fiskal di masa depan. Hal ini dengan catatan pemerintah ingin menurunkan rasio di masa depan, mengingat rasio utang Indonesia saat ini masih dalam kategori aman.Ia beranggapan bahwa dampak alokasi-alokasi anggaran untuk di stimulus fiskal atau bangunan pada masa-masa mendatang itu pasti anggaran untuk kepentingan publik atau umum menurun terutama di belanja modal. Tapi ekspansi fiskal pada pemerintahan mendatang akan semakin terbatas kalau pemerintah konsisten ingin menurunkan utang.Terlalu tingginya utang pemerintah dinilai dapat membebani struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

 

Dengan tingginya hutang yang dilakukan Pemerintah pada saat pandemi ini,menjadikan hutang tersebut "PR"  yang besar bagi pemerintah selanjutnya.Menurut penuturan dari Direktur INDEF diatas,hutang tersebut akan mengakibatkan turunnya kemampuan fiskal pemerintah Indonesia di masa mendatang.Selain itu,hutang-hutang tersebut akan membebani APBN di tahun-tahun mendatang.Pemerintah selanjutnya akan "dihantui" oleh pembayaran pokok hutang dan bunga sampai dengan jatuh tempo.

Dengan demikian,Pemerintah pada periode selanjutnya harus dapat menemukan strategi yang jitu.Strategi tersebut diharapkan untuk dapat mendongkrak sumber pendapatan negara guna melunasi hutang tersebut dan dapat menganggkat keterpurukan APBN Indonesia kedepannya.