Jumat, 20 Oktober 2017 lalu menjadi penanda tiga tahun Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Terpilihnya Jokowi tentu tak lepas dari janji-janji ketika kampanye yang membuat masyarakat percaya dan menaruh harapan yang besar kepadanya.
Tahun ketiga ini selayaknya menjadi tahun penentu Jokowi jika ingin melanjutkan pemerintahannya ke periode berikutnya. Sayangnya momentum itu tidak dibarengi dengan keseimbangan prestasi selama menjabat.
Merosotnya demokrasi dan kebebasan, serta masih adanya pelanggaran HAM setidaknya mencoreng pencapaian Jokowi-JK selama menjabat. Berbagai aktivis dan lingkar publik peduli demokrasi berpendapat pada masa pemerintahan sekarang demokrasi mengalami penyusutan dan terjadi beberapa pengekangan oleh pemerintah. Inilah yang harus menjadi perhatian dan kritik kepada pemerintah sekarang. Publik jangan dibuat mabuk kepayang dengan pembangungan dan pembangunan, tetapi melupakan sisi yang sangat sentral dan vital.
Pelanggaran HAM di Papua adalah salah satu masalah dalam pemerintahan Jokowi-JK yang harus menjadi perhatian khusus. Selama tiga tahun terakhir, telah terjadi 243 kasus kekerasan di Papua. Dengan rincian 141 kasus pada tahun 2015, 141 kasus terjadi pada tahun 2016, dan 61 kasus terjadi pada tahun 2017.
Kekerasan tersebut didominasi oleh aparat kepolisian dalam membubarkan paksa kegiatan berkumpul dengan menggunakan senjata api yang tidak terukur. Beberapa kasus juga disertai tindak penganiayaan. Motif pengejaran simbol determinasi seperti bendera Bintang Kejora masih menjadi tindakan kekerasan kepolisian. Yang sangat disayangkan adalah pengejaran tersebut tidak berdasar pada motif yang terlalu kuat, sehingga bukan menjaga keamanan dan kententreman, malah memancing aksi kekerasan dan jatuhnya korban.
Selama tiga tahun terakhir terjadi berbagai tindak kekerasan oleh aparat negara sampai pelarangan masih terjadi secara masif di Papua. Jurnalis asing sampai sekarang masih dilarang oleh pemerintah Indonesia tanpa alasan yang jelas. Rakyat Papua juga sampai sekarang masih menjadi proyek penyiksaan pemerintah hanya karena aspirasinya untuk menyuarakan kemerdekaan.
Dibalik klaim keberhasilan peningkatan infrastruktur, terdapat sekelumit masalah yang terus menggerogoti pemerintahan saat ini. Kekerasan di Papua dan minimnya penegakan demokrasi, serta mandeknya penyelesaian kasus HAM di masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah Jokowi yang saat ini masih terpinggirkan dan minim tindak lanjut.
Melihat kondisi sekarang rasanya sulit untuk berharap Jokowi dalam menegakkan HAM dan stabilitas keamanan di Papua. Jokowi nyatanya tidak mampu memaksimalkan TNI dan Polri. Dua institusi tersebut malah melangkah untuk kepentingannya masing-masing. Sehingga tak pelak kasus kekerasan dan pelanggaran HAM masih berlanjut.
Pemerintahan Jokowi-Jk saat ini terbilang stagnan dan cukup puas dalam gembar-gembor pembangunan infrastruktur dan adanya aksi simbolis presiden yang menunjukkan dirinya merakyat.
