Milenial Riset yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, sebanyak 49,52% pengguna internet di Indonesia tergabung dalam kelompok usia 19-34 tahun. Tentunya kelompok usia tersebut merupakan kelompok usia produktif, dengan dominasi kelompok pelajar dan mahasiswa dimana segala aktifitas dan kegiatan kelompok ini tidak dapat dipisahkan dari internet dan sosial media. Di saat yang bersamaan lahir dan tumbuhnya generasi milenial juga diikuti oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, di masa modern muncul suatu saluran baru di masyarakat dalam menyampaikan partisipasi berdemokrasi yaitu media sosial.
Di awal kemunculannya, media sosial hanya digunakan sebagai alat eksistensi diri. Hadirnya media sosial ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan apresiatif dengan isu-isu publik teraktual. Peneliti Inggris Andrew Chadwick (2006) dalam bukunya berjudul "Internet Politics" menjelaskan bagaimana media sosial mampu mempengaruhi lanskap partai politik.
Pertama, media sosial sebagai parameter peningkatan kompetisi antar partai. Media sosial memungkinkan partai-partai kecil atau partai-partai baru dengan sumber daya dan pengaruh yang terbatas mampu menandingi kekuatan partai-partai besar. Kedua, media sosial mampu menghubungkan aspirasi dan interaksi antara masyarakat dengan partai politik ataupun bakal calon.
Dengan media sosial partai politik dan bakal calon dapat dengan mudah dan cepat mengkoordinasi dan memobilisasi pendukungnya terutama saat musim kampanye. Ketiga, terdapat pergeseran bentuk aktifitas politik konvensional menjadi daring pergeseran ini disebut dengan adaptasi kelembagaan. Variasi media sosial yang berkembang dan diminati tertinggi atau terbanyak antara lain Facebook, Whatsapp, Instagram dan YouTube.
Dengan media sosial, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif melalui feedback dan sumbangsih pemikiran. Seiring dengan maraknya partisipasi masyarakat dalam partisipasi demokrasi, timbul suatu fenomena berita palsu/bohong (hoax). Hoax bukan merupakan bagian dari demokrasi jika ditinjau dengan pendekatan kebebasan memperoleh informasi (freedom of information). Hoax merupakan "racun" dalam siklus oksigen demokrasi karena dampak-dampak negatifnya mampu merusak bahkan menghancurkan prinsp-prinsip dalam berdemokrasi Pancasila.
Dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah wujud demokrasi pemberian kewenangan rakyat sebagai bentuk partisipasi rakyat. Pemerintahan yang demokratis berusaha menomorsatukan kepentingan dan kesehatan serta keselamatan rakyat dengan aspirasi-aspirasinya. Dengan masifnya media sosial di masyarakat sekarang, diharapkan sistem demokrasi mampu menumbuhkan perasaan memiliki dan tanggungjawab atas cita-cita sesuai asas demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat.
Proses pelaksanaan program pembangunan dalam demokrasi baiknya berlandaskan perencanaan program, dialog publik, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dengan melibatkan generasi milenial sebagai pelaksana program berkelanjutan di masa depan. Dengan memperhatikan masa demografi yang akan dialami Indonesia pada 2030-2040, maka akan terjadi limpahan sumber daya yang melimpah yang perlu diimbangi oleh peningkatan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan formal dan peningkatan keterampilan guna menghadapi pasar tenaga kerja yang telah dibuka secara bebas dan luas.
Di saat yang sama, muncul teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang bahkan mampu mempengaruhi lanskap partai politik bagai sebagai kompetisi antar partai, penghubung aspirasi dan interaksi antara masyarakat dengan partai politik serta pergeseran aktifitas politik konvensional menjadi daring.
