[caption id="attachment_348424" align="aligncenter" width="675" caption="Lambhorgini Polantas Polres Metro Jakarta Utara ini hanya pinjaman dari komunitas mobil Lamborghini untuk memeriahkan pameran Hari Bhayangkara 1 Juli 2014 lalu (Foto: www.lintas.me)"][/caption]
Perilaku pejabat Negara membawa kendaraan mewah ini disentil oleh Ketua MPR RI Zulkifli saat berada di Papua menghadiri acara silaturahmi kebangsaan bersama jajaran Pemprov Papua, dan para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi Papua kemarin (27/1/2015).
“Boleh saja, Tetapi sebagai wakil rakyat, di saat banyak warganya yang miskin, tak patut rasanya," kata Zulkifli di Kantor Gubernur Papua, di Jayapura sembari mengingatkan bahwa dengan tampil mewah membuat pejabat tersebut enggan dekat dengan rakyat.
Ia mengaku prihatin terhadap ulah para pejabat seperti itu. “Saya prihatin masih ada pejabat pakai Lambhorgini, padahal rakyat kita ngilu, tidak mampu. Di mana empatinya,” ungkap Zulkifli sebagaimana dikutip www.mamujupos.com kemarin.
Di Papua memang belum ada mobil Lambhorgini. Saya sendiri belum pernah lihat langsung mobil jenis ini yang konon harganya dibandroll paling murah lima miliar rupiah. Kalau ada pejabat atau wakil rakyat yang bisa beli mobil dengan harga sebanyak itu, patut dipertanyakan, dari mana uangnya?
Karena itu, keprihatinan Ketua MPR RI itu seakan jadi sinyal tersendiri bagi KPK untuk menyelidiki para pemiliknya, khususnya pejabat Negara dan wakil rakyat.
Permasalahan lain yang tak luput dari sentilan Zulkifli adalah soal konflik yang masih mewarnai kehidupan anak bangsa. Mulai dari tawuran anak sekolah, anak menuntut ibu kandungnya sendiri, hingga selisih aparat keamanan TNI-Polri. Tanah Air kita jadi rentan konflik. Konflik di sejumlah daerah, termasuk konflik di Papua, dinilainya akan mengancam kesatuan Negara Indonesia.
Solusi dari semua permasalahan ini, menurut Zulkifli adalah Pancasila. "Hanya Pancasila yang bisa menjamin utuhnya Indonesia," tegas Ketua MPR RI.
Dalam rangka itulah maka Zulkifli menghimbau seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Papua, lebih-lebih para pemimpinnya harus melaksanakan pesan para pendiri bangsa untuk menjaga nilai luhur kesatuan negara. Ada empat Konsensus Dasar Bangsa yang mesti kita jaga, kita gelorakan dan kita jiwai bersama, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
“Hanya Pancasila yang bisa mejamin utuhnya Indonesia,” ujarnya.
Sebagai bangsa kita tentu sepakat dengan himbauan Ketua MPR kita. Menjaga, menggelorakan, dan menjiwai Pancasila harus dimulai dari para pemimpin kita, lebih-lebih para pejabat Negara dan para Wakil Rakyat yang kita pilih. Pejabat dan wakil rakyat harus selalu dekat dengan rakyat. Pejabat yang tampil dalam kemewahanmembuat rakyat tambah ngilu dalam kemiskinan. Mari kita benahi bersama. Selalu tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik bagi kepentingan bangsa dan Negara. Semoga.
