Telah sama-sama kita ketahui bahwa korupsi merupakan akar masalah yang dapat merapuhkan bahkan melumpuhkan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Baik itu perusahaan yang ukurannya mikro, kecil, menengah, bahkan perusahaan terbuka yang skalanya multinasional sekalipun.
Tentu saja, kerapuhan ini dapat terjadi akibat menguapnya dana-dana perusahaan menuju tangan-tangan rakus tertentu yang semestinya dana itu dapat dialokasikan untuk kegiatan operasional perusahaan. Atau, bisa juga ia dijadikan sebagai dana yang ditahan sementara waktu untuk kegiatan investasi di masa depan.
Pada sebuah penelitian yang disusun oleh Anh-Tuan Le dan Anh-Tuan Doan yang berjudul Corruption and Financial Fragility of Small and Medium Enterprises: International Evidence, kiranya dapat memberi gambaran yang cukup terang mengenai hal ini.
Berbekal penelitian yang menggunakan sampel data dari beberapa perusahaan skala kecil dan menengah di 62 negara pada periode 2012 hingga 2018, kedua peneliti tersebut telah menguji bagaimanakah dampak korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara perusahaan tersebut terhadap perkembangan kondisi perusahaan mereka.
Untuk menambah komprehensi dari variabel penelitian tersebut, kedua peneliti itu juga mengevaluasi bagaimana faktor kebebasan ekonomi dan kebebasan pers memiliki peran dalam hubungan antara korupsi dan kerapuhan keuangan perusahaan yang mereka teliti.
Berangkat dari pemahaman awal ini, kiranya kita telah sama-sama mafhum bahwa dewan pers yang terhormat merupakan diantara lembaga yang di samping peranannya sebagai pembawa informasi ia juga merupakan pembawa peran penting sebagai media kontrol sosial.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa adanya kebebasan pers dalam menggali informasi, khususnya berkait dengan data keuangan dan manajemen perusahaan secara transparan juga akan berpotensi untuk mengungkap dan mempengaruhi moral dari penyelenggaranya atau manajemen perusahaan tersebut.
Dan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut peneliti telah menemukan bukti bahwa peningkatan laju korupsi berkorelasi positif dengan rapuhnya kondisi keuangan pada usaha kecil dan menengah (UKM) di negara berkembang. Dan uniknya, ternyata peneliti tidak dapat menunjukkan bukti bahwa korupsi ini secara signifikan dapat berkaitan dengan rapuhnya kondisi keuangan pada perusahaan-perusahaan di negara maju.
Hal ini berarti, meski juga telah ditemukan praktik korupsi pada tata kelola perusahaan di negara maju tersebut, akan tetapi hal ini tidak sampai membawa pengaruh yang cukup berarti pada kondisi keuangan perusahaan tadi.
Selain itu, peneliti juga menemukan bukti bahwa dampak korupsi pada rapuhnya kondisi keuangan perusahaan ini lebih terasa di negara-negara yang sistem perekonomiannya kurang terbuka. Dalam artian, negara-negara tersebut masih sangat membatasi hubungan kerjasamanya dengan negara lain, khususnya di bidang perekonomian.
Selain itu, hasil dari penelitian itu juga telah mengungkap bahwa kebebasan pers yang besar pada negara tertentu ternyata memiliki andil terhadap berkurangnya tingkat korupsi. Sebagai buktinya adalah catatan kasus korupsi mereka yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan di beberapa negara yang tingkat kebebasan persnya relatif lebih rendah.
Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini sepatutnya kita pun tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Yakni, bukan berarti praktik korupsi di berbagai negara maju yang menganut sistem perekonomian terbuka itu lantas tidak akan berdampak apa-apa terhadap kondisi keuangan perusahaan mereka.
Sebab, hubungan dampak yang tidak signifikan antara korupsi dengan kondisi keuangan perusahaan ini bisa saja dilatarbelakangi oleh besaran uang yang digelapkan itu nilainya jauh lebih kecil dibanding total pendapatan yang telah mereka raih. Sehingga nilai dana yang lenyap ini pun seakan tidak begitu terasa dampaknya akibat dari melimpahnya pendapatan perusahaan tadi.
Di samping itu, kebebasan pers yang relatif longgar dalam menggali informasi berkait kondisi keuangan perusahaan juga memiliki peran penting untuk mengarahkan para penyelenggara perusahaan agar berpikir ulang pada saat mereka hendak melakukan tindakan yang tidak bermartabat ini.
Sebab, jika mereka tetap bersikukuh untuk mempraktikkan praktik korupsi itu secara sistemik dan besar-besaran, maka sudah pasti bau busuk itu akan segera terendus oleh dewan pers yang terhormat sebagai bau wangi yang akan mengundang pundi-pundi penghasilan.
Lantas, apakah kebebasan pers di negara adiluhung ini juga sudah sebebas kondisinya dibanding dengan yang ada di negara maju itu? Saya yakin, Anda sudah sangat pandai untuk menimbangnya. (*)
