Banda Aceh - Ketua Children and Youth Disability for Change (CYDC), Erlina Marlinda, menyebutkan kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini masih belum inklusi terhadap kaum disabilitas.
"Berbicara isu disabilitas dan komunitas disabiltas, kita mengharapkan ada inklusi di semua sektor, baik disektor pendidikan, tenaga kerja, pembangunan dan disektor lainnya," kata Erlina, Jumat, 4 Juni 2021.
Ia mengatakan saat ini isu disabilitas masih belum menjadi isu prioritas baik ditingkat provinsi, kabupaten sampai di level desa. Stigma terhadap penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa masih melekat.
"Stigma terhadap disabilitas masih melekat, stigma yang menganggap penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa itu masih ada," tutur Erlina.
Kemudian, lanjutnya, disabilitas masih sangat minim dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. "Belum ada organisasi disabilitas yang dijadikan mitra oleh pemerintah," tegasnya.
Erlina menyampaikan Provinsi Aceh merupakan provinsi yang paling banyak mengeluarkan kebijakan. Namun, dari banyaknya kebijakan yang ada sangat minim kebijakan yang pro terhadap penyandang disabilitas
"Belum terakomodirnya hak penyandang disabilitas dalam kebijakan kebijakan yang sudah ada. Aceh termasuk provinsi yang paling banyak mengeluarkan kebijakan, tapi dari kebijakan itu sangat minim yang pro terhadap disabilitas," ungkapnya.
"Kalau pun ada pro seperti Qanun tenaga kerja, tapi tidak diimplementasikan dengan baik, karena memang masih ada stigma yang muncul," tambahnya.
