Teman-teman, ternyata otonomi daerah itu ada pembagian kewenangan loh, pembagian kewenangan ini dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengapa harus dibagi-bagi? Pembagian wewenamg ini dilakukan Agar desentralisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan pembagian ini akan jelas siapa melakukan apa, dan siapa membiayai apa. Pemisahan dan pemilahan ini akan berdampak pada tatanan kelembagaan dan akhirnya pada penyediaan dan penempatan pegawai. Pembagian kewenangan dari sudut pandang masyarakat dapat ditentukan dengan siapa yang akan menerima manfaat dan siapa yang akan menanggung beban atau resiko atau dampak. Sebagai contoh penyelenggaraan upaya pertahanan negara akan bermanfaat bagi seluruh bangsa dan harus didanai oleh seluruh bangsa secara nasional, oleh karenanya bidang pertahanan merupakan kewenangan pemerintahan nasional (pusat). Namun "lampu penerangan jalan" misalnya, hanya bermanfaat bagi penghuni kota atau permukiman tertentu dan dapat didanai oleh masyarakat setempat, karenanya hal ini mutlak kewenangan pemerintahan kota. Secara garis besar UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas telah mengatur masalah pembagian kewenangan ini. Undang-undang menyuratkan bahwa kewenangan pemerintah di tingkat lokal akan bertambah dan mencakup kewenangan pada hampir seluruh bidang pemerintahan. Sementara itu kewenangan yang terdapat pada pemerintah pusat terbatas hanya pada kewenangan di bidang:
- Politik luar negeri
- Pertahanan keamanan
- Peradilan
- Moneter dan fiskal
- Agama
- Kewenangan di bidang lain.
Wahh, sekarang teman-teman jadi tahu banyak hal kan mengenai otonomi daerah, Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan dan membantu teman-teman semua ya, sekian dari saya Terimakasih.
