Tentu sungguh disayangkan dan sangat tidak pantas ketika seorang Pejabat Negara dalam hal ini Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Lampung Sumarju Saini, menyebut Bulog sebagai "ayam sayur" dalam menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat.
Pada kesempatan itu dia menceritakan, pihaknya beberapa bulan lalu sudah sosialisasi kepada Kepala Dinas Sosial se-Kabupaten/Kota Lampung tentang manajer suplayer yang saat ini dipegang Bulog. Namun demikian sampai hari ini, program itu juga masih di awang-awang, karena tanpa ada Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Sosial (Kemensos) semua itu tidak berlaku.
Namun penggunaan istilah "ayam sayur" sungguh tidaklah tepat ditujukan kepada Bulog sebagai sebuah lembaga. Istilah itu sering dipakai sebagai perumpamaan identik dengan lemah atau ketidakberdayaan. Bagaimanapun juga Bulog adalah Lembaga pangan yang merupakan institusi negara dan keberadaannya sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia dari tahun 1967.
Jika Bulog benar dikatakan "ayam sayur" maka kita tentu tidak akan merasakan stabilnya harga pangan sampai detik ini. Kita tidak akan dengan tenang menjalani hari raya keagamaan, tahun baru dan momen besar lainnya, karena sibuk memikirkan kelangkaan dan kenaikan harga sembako.
Kita tentu tidak akan merasakan geliatnya perekonomian bangsa karena pemerintah sibuk memikirkan kenaikan harga bahan pangan yang terus terjadi. Hal itu tentu sangat menganggu dan merugikan dan jelas mengganggu roda perekonomian bangsa. Semua yang kita rasakan selama ini, mulai dari ketersediaan bahan pangan, keterjangkauan harga hingga stabilisasi harga merupakan kinerja Bulog yang merupakan "macan logistik" negeri ini yang sudah mengabdi lebih dari 5 dekade.
Bagaimanapun juga, Menteri Sosial Agus Gumiwang telah mempercayakan kembali penyaluran beras BPNT ke masyarakat kepada Bulog. Kemensos juga siap memberikan 100 persen beras BPNT kepada Bulog untuk disalurkan kepada masyarakat, Bulog tak hanya akan diberi tugas menyalurkan beras BPNT ke daerah terpencil, tapi juga ke tempat yang mudah dijangkau.
Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa kebijakan pangan dalam hal ini beras haruslah dipandang secara komprehensif bukan sepotong-sepotong. Tugas Bulog tidak hanya melakukan penyerapan gabah beras petani saja, namun juga mendistribusikan ke pelosok negeri. Daerah-daerah defisit seperti daerah timur perlu mendapatkan beras dengan harga, kualitas dan kuantitas yang sama di daerah barat.
Penyerapan beras Bulog juga bertujuan untuk menjaga harga gabah beras petani jangan sampai anjlok. Namun, beras penyerapan Bulog ini harus diberikan outlet penyaluran agar beras tidak menumpuk di gudang sehingga menjadi rusak. Â Â
BPNT & Permasalahannya?
