Bank Dunia baru-baru ini merilis Klasifikasi negara berdasarkan tingkat pendapatan menjadi empat kelompok yaitu low, lower-middle, upper-middle, dan high-income countries. Klasifikasi ini memang secara periodik diperbarui setiap tahun pada 1 Juli. Penggolongan dilakukan berdasarkan pada Gross National Income (GNI) per kapita dalam USD tahun 2019 dengan metode Atlas.
Perkembangan setiap negara seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi GNI per kapita memungkinkan adanya perubahan status negara, bisa jadi naik dari lower-middle ke upper-middle atau malah mengalami penurunan.
Indonesia dan Enam Negara Lain Naik PeringkatÂ
Di tengah upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia berjuang mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional, rilis klasifikasi negara berdasarkan tingkat pendapatan menjadi sebuah angin segar.
Per tanggal 1 Juli 2020, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Kenaikan status tersebut diberikan setelah berdasarkan assessment Bank Dunia terkini, GNI per capita Indonesia tahun 2019 naik menjadi USD 4.050 dari posisi sebelumnya USD 3.840.
Tak hanya Indonesia, enam negara lainnya yakni Benin, Mauritus, Nauru, Nepal, Romania, dan Tanzania. Namun, Penting untuk menekankan bahwa klasifikasi pendapatan yang dilakukan Bank Dunia menggunakan dasar GNI tahun sebelumnya (2019). Dengan demikian, angka-angka GNI yang digunakan untuk klasifikasi tahun ini belum mencerminkan dampak COVID-19.
Naik Status Berikan Keuntungan Bagi IndonesiaÂ
Rahayu Puspasari, selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menjelaskan kenaikan status Indonesia tersebut merupakan bukti atas ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut juga merupakan buah kerja keras masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan.
Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong serangkaian kebijakan reformasi struktural yang difokuskan pada peningkatan daya saing perekonomian, terutama aspek modal manusia dan produktivitas, kapasitas dan kapabilitas industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan, dan pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas dan merata.
Peningkatan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan.
Kenaikan status ini juga merupakan tahapan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia Maju Tahun 2045. Untuk menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia, beberapa kebijakan yang perlu ditingkatkan antara lain memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan, program kesehatan, dan perlindungan sosial, membangun infrastruktur yang layak untuk menyokong mobilitas dan mendorong pembangunan, memperkaya inovasi dan teknologi dalam menjawab tantangan industri ke depan, memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis serta menjaga APBN yang sehat sebagai kunci sukses menuju Indonesia Maju 2045.
Indonesia dan Bank Dunia juga terus meningkatkan kerjasama melalui kerangka kerja Country Partnership Strategy. Untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, Bank Dunia memberikan dukungan pembiayaan kepada Indonesia sebesar USD 250 juta atau sekitar Rp 3,62 triliun (kurs Rp 14.500/USD) yang dikemas dalam program Indonesia Covid-19 Emergency Response.Â
Pendanaan tersebut digunakan untuk mendukung Indonesia dalam mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kemampuan mendeteksi, serta meningkatkan tanggapan terhadap pandemi Covid-19. Program ini sekaligus akan mendukung penguatan sistem nasional untuk kesiapsiagaan kesehatan masyarakat.Â
Presiden Jokowi : Indonesia Berpeluang Besar Lewati "Middle Income Trap"
Saat menyampaikan sambutannya pada peresmian pembukaan konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) tahun 2020 yang digelar secara virtual, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa capaian kenaikan status Indonesia tersebut patut disyukuri oleh seluruh bangsa.
"Capaian ini patut kita syukuri bahwa kita berjalan ke arah yang benar, bahwa kita harus terus melangkah maju menuju ke negara berpenghasilan tinggi. Dengan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 4 Juli 2020.
Meski demikian, Presiden memandang bahwa menjadi negara berpenghasilan tinggi bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya negara-negara dunia ketiga yang sudah puluhan tahun bahkan mendekati satu abad hanya berhenti sebagai negara berpenghasilan menengah, atau terjebak pada middle income trap.
"Itulah yang tidak kita inginkan. Pertanyaannya, apakah kita mempunyai peluang untuk keluar dari middle income trap? Saya jawab tegas, kita punya potensi besar. Kita punya peluang besar untuk melewati middle income trap. Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi," kata Presiden.
Kepala Negara melanjutkan, untuk mencapai hal tersebut tentu dibutuhkan prasyarat. Beberapa di antaranya yaitu infrastruktur yang efisien yang mulai dibangun oleh pemerintah, dan cara kerja cepat yang kompetitif dan berorientasi pada hasil. Untuk itu, perlu diupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, produktif, inovatif, dan kompetitif.
"Di sinilah posisi strategisnya pendidikan tinggi, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak generasi muda yang produktif dan kompetitif yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan untuk kemajuan Indonesia," kata Presiden.
Tugas mulia pendidikan tinggi tersebut tentu tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Menurut Presiden, sudah sepatutnya dunia pendidikan tinggi mengembangkan cara dan strategi baru yang smart-short-cut dan out of the box, sehingga tidak hanya disibukkan dengan urusan administrasi semata.
Presiden menyadari bahwa permasalahan pendidikan tinggi sangat kompleks. Ribuan anggota FRI juga memiliki kemampuan yang bervariasi, dari yang sudah berkompetisi di tingkat dunia, hingga yang masih berjuang dengan masalah kekurangan dosen, perpustakaan tidak layak, dan kelas yang tidak memadai. Justru karena itulah, Presiden berpandangan bahwa cara-cara yang luar biasa harus terus dikembangkan.
"Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran berharga bagi kita. Krisis telah memaksa kita untuk mengembangkan cara-cara baru. Membangun norma-norma baru membangun standar kebaikan dan kepantasan yang baru," kata Presiden.
"Kuliah daring yang selama ini sangat lamban dijalankan sekarang sangat berkembang. Kuliah daring telah menjadi new normal bahkan menjadi next normal. Dan saya yakin akan tumbuh normalitas-normalitas baru yang lebih inovatif dan lebih produktif," tandasnya.
