Ancaman yang ditimbulkan dari bonus demografi bila tidak dikelola dengan baik, yakni: dapat menimbulkan tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tingginya tingkat kemiskinan, dan tingginya angka kriminalitas.
Oleh karena itu, pemerintah  harus melakukan pengelolaan yang tepat terhadap bonus demografi. Salah satu strategi yang harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat bonus demografi adalah dengan melakukan peningkatan kualitas SDM.Â
SDM yang berkualitas diperoleh melalui kondisi penduduk dengan akses pendidikan yang berkualitas.Â
Dilansir dari laman g20.org, pemerintah melalui  Menko PMK, menjalankan strategi pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun didukung Kartu Indonesia Pintar (KIP), BOS, dan revitalisasi sekolah.Â
Selanjutnya, peningkatan akses lulusan menengah atas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, serta membantu lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan melalui program Kartu Prakerja.
Dengan demikian, intervensi pemerintah terhadap akses pendidikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dapat membuahkan hasil yang diharapkan dari bonus demografi.
Hal ini sejalan dengan permasalahan yang terjadi dimana tingginya biaya kuliah di perguruan tinggi sebagaimana diuraikan sebelumnya.Â
Kekhawatiran terhadap hasil riset Harian Kompas tersebut, yang memperkirakan pada tahun 2040 terdapat banyak orang tua yang tidak bisa membiayai anaknya lulus kuliah, dengan kebijakan Menko PMK tersebut dapat menjadi solusi.
Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM untuk menyongsong bonus demografi, seiring dengan kondisi tingginya biaya kuliah, dapat diatasi dengan intervensi melalui pemberian beasiswa seluas-luasnya.Â
Terkait dengan itu, terdapat beberapa program beasiswa yang telah ada saat ini perlu untuk dilakukan evaluasi. Salah satu beasiswa yang saat ini mendapat sorotan publik yaitu beasiswa LPDP.
Ditengarai, beasiswa ini dituding cenderung berpihak kepada masyarakat yang mampu, dibuktikan dengan adanya persyaratan seperti tes TOEFL yang mahal.
