Soal Tingginya Biaya Kuliah dan Ancaman Bonus Demografi

Sesuatu yang sangat mencengangkan, dari hasil riset Harian Kompas, di masa mendatang akan terjadi kenaikan yang signifikan terkait biaya kuliah. Diperkirakan terjadi kenaikan biaya pendidikan tinggi sebesar 6,03 persen per tahun. Sementara, kenaikan upah orang tua tidak lebih dari 3,8 persen per tahun. 

Artinya, terjadi perbedaan yang mencolok antara peningkatan penghasilan dengan biaya pendidikan perguruan tinggi. 

Hasil analisis riset tersebut, berdasarkan data tahun 2022, menunjukkan bahwa orang tua hanya mampu menutupi 48,4 persen dari total biaya kuliah atau setara dengan membayar 4 semester saja.

Baca juga: Jaminan Persalinan dan Pelayanan Kesehatan Inklusif

Sementara untuk perkiraan tahun 2040, untuk orang tua lulusan SMA, hanya mampu membayar 3 dari 8 semester dari biaya kuliah anaknya. Dan, untuk orang tua lulusan universitas, hanya mampu membiayai 6 semester biaya kuliah.

Akibatnya, kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahun 2040 tidak semua orang tua dapat menuntaskan kuliah anaknya hingga lulus. 

Ancaman Bonus Demografi

Seiring dengan itu, dilansir dari artikel penulis di laman Kompasiana dengan mengutip laman Bappenas, bahwa akan terjadi lonjakan puncak bonus demografi tahun 2040. Penduduk usia produktif --usia 15-64 tahun--diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksi sebesar 297 juta jiwa.

Baca juga: Pembangunan Destinasi Wisata Kota Subulussalam Melalui Konsep Pentahelix

Bonus demografi berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan penduduk produktif. 

Karena proporsi penduduk yang produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Sehingga, pertumbuhan penduduk akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi yang menghasilkan pertambahan hasil (output).

Baca juga: Presidensi G20 Indonesia: Perwujudan Ekonomi Inklusif Melalui Bonus Demografi

Puncak bonus demografi selain berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi, di satu sisi akan menjadi ancaman bagi bangsa. 

Ancaman yang ditimbulkan dari bonus demografi bila tidak dikelola dengan baik, yakni: dapat menimbulkan tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tingginya tingkat kemiskinan, dan tingginya angka kriminalitas.

Oleh karena itu, pemerintah  harus melakukan pengelolaan yang tepat terhadap bonus demografi. Salah satu strategi yang harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat bonus demografi adalah dengan melakukan peningkatan kualitas SDM. 

SDM yang berkualitas diperoleh melalui kondisi penduduk dengan akses pendidikan yang berkualitas. 

Dilansir dari laman g20.org, pemerintah melalui  Menko PMK, menjalankan strategi pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun didukung Kartu Indonesia Pintar (KIP), BOS, dan revitalisasi sekolah. 

Selanjutnya, peningkatan akses lulusan menengah atas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, serta membantu lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan melalui program Kartu Prakerja.

Dengan demikian, intervensi pemerintah terhadap akses pendidikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dapat membuahkan hasil yang diharapkan dari bonus demografi.

Hal ini sejalan dengan permasalahan yang terjadi dimana tingginya biaya kuliah di perguruan tinggi sebagaimana diuraikan sebelumnya. 

Kekhawatiran terhadap hasil riset Harian Kompas tersebut, yang memperkirakan pada tahun 2040 terdapat banyak orang tua yang tidak bisa membiayai anaknya lulus kuliah, dengan kebijakan Menko PMK tersebut dapat menjadi solusi.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM untuk menyongsong bonus demografi, seiring dengan kondisi tingginya biaya kuliah, dapat diatasi dengan intervensi melalui pemberian beasiswa seluas-luasnya. 

Terkait dengan itu, terdapat beberapa program beasiswa yang telah ada saat ini perlu untuk dilakukan evaluasi. Salah satu beasiswa yang saat ini mendapat sorotan publik yaitu beasiswa LPDP.

Ditengarai, beasiswa ini dituding cenderung berpihak kepada masyarakat yang mampu, dibuktikan dengan adanya persyaratan seperti tes TOEFL yang mahal.

Dengan demikian, perlu adanya evaluasi kembali bagi mekanisme pemberian beasiswa agar tepat sasaran bagi warga masyarakat yang memang betul-betul layak sebagai penerima manfaatnya.

Solusi lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi rendahnya kemampuan orang tua dalam membiayai kuliah anaknya yaitu dengan menaikkan penghasilan orang tua. Dan, tidak kalah penting adalah agar pemerintah berusaha agar dapat mengendalikan laju inflasi.