Mengubah Hukuman Koruptor atau Menjadikan Korupsi Tidak Menguntungkan?

Setiap hari, kita seolah disuguhi berita yang sama pejabat negara ditangkap karena korupsi. Rasanya sudah jadi hal biasa, bahkan mungkin kita sudah muak. Entah itu pejabat tinggi, pejabat daerah, atau siapa pun yang punya kekuasaan, godaan untuk mengambil uang rakyat sepertinya terlalu besar. 

Saat ini, kita melihat dan mendengar berita tentang Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel, yang ditahan KPK. Ia diduga melakukan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3, dan kabarnya menerima uang Rp3 miliar serta motor Ducati.

Cerita Noel ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang terjadi. Ia membantah tuduhan dan mengatakan tidak ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), tapi proses hukum sudah berjalan. Ada 10 orang lain juga yang jadi tersangka bersamanya. 

Cerita ini lagi-lagi menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi penyakit kronis di negeri ini. Hukuman yang ada, seperti penjara, seolah tidak membuat para koruptor jera. Mereka tetap nekat, seakan-akan hukuman itu hanyalah risiko kecil dari keuntungan besar yang akan mereka dapat.

Baca juga: Pentingnya Sekolah Inklusif di Pelosok: Pintu Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Ini memunculkan pertanyaan penting, apakah hukuman yang sekarang ini sudah benar? Atau, kita perlu mengubahnya? Selama ini, hukuman untuk koruptor seringkali hanya fokus pada penjara. Masalahnya, mereka bisa saja menikmati hidup di penjara, keluar dengan uang yang masih utuh, dan bahkan kembali berkuasa. 

Ini yang membuat korupsi seakan "menarik" bagi mereka. Solusinya, kita harus menjadikan korupsi tidak lagi menguntungkan, bahkan menjadikannya kerugian besar.

Miskinkan Koruptor: Hukuman yang Bikin Jera

Salah satu cara paling efektif untuk membuat korupsi tidak menarik adalah dengan memiskinkan koruptor. Penjara mungkin hanya menghukum badan mereka, tapi menyita seluruh harta mereka akan menghukum mental dan ambisi mereka. 

Baca juga: "Sejurusan" Komuter Bahagiaku: dari Commuting ke Decompressing

Koruptor mengambil uang rakyat untuk hidup mewah, membeli mobil, rumah, dan barang-barang branded. Logikanya, jika semua kekayaan itu disita, apa lagi yang tersisa? Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga semua yang mereka perjuangkan dengan cara kotor.

Baca juga: Kartini-Kartini Masa Kini, Menopang Ekonomi Keluarga dari Kampung Halaman Ibu Dewi Sartika

Langkah ini bukan hanya soal menyita uang yang terbukti hasil korupsi, tapi juga aset lain yang mencurigakan. Jika seorang pejabat punya rumah mewah, mobil sport, atau saham miliaran yang tidak sebanding dengan gajinya, semua itu harus ditelusuri. 

Jika terbukti berasal dari uang haram, sita! Semua aset itu bisa dikembalikan ke negara untuk membiayai program-program sosial, membangun sekolah, atau memperbaiki jalan yang rusak. Dengan begitu, uang yang dicuri kembali ke tempat yang seharusnya yakni untuk kesejahteraan rakyat.