Putusan Nol Rupiah: Mengikis Jati Diri Sekolah "Alternatif", Demi Kesetaraan yang Semu

Pada Selasa, 27 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mengguncang dunia pendidikan Indonesia. Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 mewajibkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara gratis. 

Kewajiban ini berlaku untuk jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP), dan yang paling krusial, berlaku bagi sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Ketua MK Suhartoyo, saat membacakan amar putusan di Gedung MK Jakarta Pusat, menyatakan bahwa permohonan para pemohon dikabulkan sebagian. Inti dari putusan ini adalah penafsiran ulang Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentan g Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

Frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dinilai MK telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif. Kondisi ini, menurut MK, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Baca juga: Sekali Dayung Dua Pulau Terlampaui: Menabung Emas di Pegadaian, Bisa Berinvestahaji

Latar belakang putusan ini sebenarnya mulia. MK ingin mengatasi kesenjangan akses pendidikan yang selama ini menjadi momok. Banyak anak tidak bisa melanjutkan sekolah karena kendala biaya, terutama di daerah-daerah terpencil atau keluarga kurang mampu. 

Ide di balik putusan ini adalah memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa hambatan finansial. Ini adalah upaya untuk mewujudkan amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan.

Namun, seperti koin dengan dua sisi, setiap putusan besar pasti memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Di balik niat mulia untuk menciptakan kesetaraan, putusan ini menyimpan ironi mendalam yang berpotensi mengikis jati diri sekolah "alternatif", khususnya sekolah swasta. 

Kebijakan "nol rupiah" ini, alih-alih meratakan lapangan bermain, justru bisa membuat lapangan itu menjadi datar tanpa adanya variasi, tanpa adanya pilihan.

Baca juga: SPMB 2025: Transparansi Janji, Antara Angka dan Asa yang Terpilih

Sekolah swasta di Indonesia memiliki peran yang sangat vital. Mereka hadir sebagai alternatif dari sekolah negeri, mengisi kekosongan, menyediakan inovasi, dan terkadang menawarkan kurikulum atau metode pengajaran yang berbeda. 

Baca juga: Yuk, Kurban Bersih-bersih! Kemas Dagingnya Biar Ramah Lingkungan

Ada sekolah swasta yang fokus pada pendidikan agama, ada yang berbasis seni, ada yang mengembangkan potensi olahraga, ada pula yang menawarkan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Keberadaan mereka memperkaya ekosistem pendidikan nasional.

Selama ini, sekolah swasta hidup dan berkembang dengan dukungan finansial dari wali murid melalui berbagai pungutan biaya. Biaya pendaftaran, iuran bulanan, biaya pengembangan, hingga sumbangan pembangunan, adalah napas bagi operasional mereka.