Debat mengenai efektivitas dan pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial kembali menghangat di tengah masyarakat, terutama di Jawa Barat. Sorotan kali ini tertuju pada rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, yang akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pra-sejahtera dengan persyaratan yang cukup kontroversial, yakni menjalani vasektomi bagi penerima bantuan pria.
Kebijakan yang belum lama ini mencuat ini sontak menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai langkah ini sebagai upaya inovatif dalam mengendalikan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga pra-sejahtera dalam jangka panjang. Namun, tidak sedikit pula yang mengecam kebijakan ini sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak reproduksi, serta dianggap sebagai solusi instan yang tidak menyentuh akar permasalahan kemiskinan.
Di tengah polemik yang berkembang, sebuah pertanyaan mendasar muncul ke permukaan: mengapa pemerintah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lebih cenderung memilih skema bantuan sosial yang bersifat langsung dan seringkali temporer, dibandingkan dengan membangun sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat?
Bantuan sosial, dalam berbagai bentuknya, memang telah menjadi instrumen kebijakan yang umum digunakan oleh pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kerentanan sosial. Bantuan langsung tunai, subsidi, hingga bantuan pangan seringkali menjadi andalan untuk meredam dampak kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat lapisan bawah.
Namun, efektivitas bantuan sosial dalam jangka panjang seringkali dipertanyakan. Meskipun dapat memberikan pertolongan instan dan meringankan beban ekonomi sesaat, bantuan sosial cenderung menciptakan ketergantungan dan tidak secara fundamental mengubah kondisi ekonomi penerimanya. Ketika bantuan tersebut dihentikan, masyarakat yang bergantung padanya berpotensi kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih buruk.
Di sisi lain, konsep jaminan sosial menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jaminan sosial mencakup berbagai program yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada warga negara dalam menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi sepanjang siklus hidup mereka.
Program jaminan sosial yang komprehensif meliputi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, jaminan sosial juga dapat mencakup program-program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi akses terhadap lapangan pekerjaan.
Fokus utama jaminan sosial adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi dan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai guncangan. Dengan adanya jaminan kesehatan, masyarakat tidak perlu khawatir akan biaya pengobatan yang mahal. Dengan jaminan pensiun, masa tua dapat dilalui dengan lebih tenang. Dan dengan program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Dalam konteks polemik bansos bersyarat vasektomi di Jawa Barat, banyak pihak yang berpendapat bahwa alih-alih memberikan bantuan dengan persyaratan yang kontroversial dan berpotensi melanggar hak asasi, pemerintah seharusnya lebih fokus pada upaya menciptakan jaminan sosial yang lebih berfaedah dan berkelanjutan, seperti membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan berkualitas memiliki dampak yang jauh lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara fundamental. Dengan memiliki pekerjaan, masyarakat memiliki sumber pendapatan yang stabil, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.
Investasi dalam sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, pemberian insentif kepada pelaku usaha untuk menciptakan lapangan kerja baru, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, merupakan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
