Setelah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, timbul pernyataan yang menuntut Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pernyataan menuntut Moeldoko mundur datang dari berbagai pengamat politik yang juga penulis dengar dan lihat pernyataan itu di televisi.
Belum lagi dari kader Partai Demokrat pimpinan AHY dan politisi partai lainnya. Dengan banyaknya tuntutan agar Moeldoko mundur dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, disebabkan agar tidak ada dugaan keterlibatan Istana termasuk Presiden Jokowi melenggangkan Moeldoko menjadi Ketum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Namun, menjadi pertanyaan, apakah Presiden Jokowi mau mengganti atau memecat Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan?. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Presiden Jokowi karena beliau adalah pemegang hak prerogatif untuk mengganti Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Banyak juga yang meminta agar Presiden Jokowi menyikapi masalah ini dan mengambil tindakan. Sebenarnya, kita tidak bisa memaksa Presiden Jokowi mengambil keputusan harus memecat atau mengganti Moeldoko dari Kepala Staf Kepresidenan.
Presiden Jokowi punya hak penuh kepada pembantunya atau jajaran di staf kepresidenan. Kalau Presiden Jokowi merasa penting memecat Moeldoko maka hal itu akan dilakukan. Kita juga tidak bisa memaksa itu.
Selain itu, ada solusi juga diberikan dari berbagai masukan dan pemberitaan bahwa agar Moeldoko mengirimkan surat mundur sebagai Kepala Staf Kepresidenan ke istana agar ditindaklanjuti.
Namun, apakah Moeldoko mau melakukan hal tersebut?  Belum tentu juga. Bisa jadi Moeldoko beranggapan tidak ada masalah terkait terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
Sekarang, bola ada ditangan Presiden Jokowi  akan memecat atau mengganti Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kita tunggu saja kelanjutannya tanpa harus menekan terus Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan apalagi mengkaitkan keterpilihan Moeldoko berkat restu dari Presiden Jokowi.
Semoga saja kita bisa cerdas dalam menyikapi dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat ini.
