Mantan kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul berbicara terkait gerakan kudeta terhadap Ketum Agus Harimurti Yudhoyono. Ruhut menyebut dirinya sempat diajak untuk beraksi terkait persoalan yang ada di partai Demokrat dibawah kepemimpinan AHY.
 Ruhut mengatakan kader-kader itu menceritakan kondisi Partai Demokrat yang berbeda saat ini. Dijelaskan Ruhut, kalau DPP datang kami dibebani membiayai, kalau dulu keliling semua kabupaten/kota dan provinsi, jadi hampir 500 itu datang, biaya kami (DPP), di era AHY harus bayar ke DPP (detik.com, 3/02).
Dari sedikit penjelasan tersebut sudah jadi pertanda bahwa kepemimpinan AHY sedang dipertanyakan dan dipermasalahkan. Seharusnya, AHY bisa menyadari internalnya sedang bermasalah dan diselesaikan secara internal partai Demokrat bukan mengirim surat kepada Jokowi apalagi mempermasalahkan seorang Moeldoko.
Apa yang dikatakan Ruhut Sitompul harus jadi  perhatian dan evaluasi penuh seorang AHY dan internalnya. Tidak bisa dibiarkan terus begini situasi Demokrat, apalagi mengkaitkan dengan Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Harus disadari bahwa masalah internal tidak perlu diumbar di ruang publik. Berbahayanya adalah masyarakat luas mengetahui kesalahan dan kekisruhan partai Demokrat. Yang malu adalah partai Demokrat itu sendiri.
Cara-cara elegan harus dilakukan bukan menunjuk salah satu pihak sebagai oknum yang ingin ikut mengkudeta Partai Demokrat dan AHY.
 Ini bagi kita sangat berbahaya dan ibarat "kekanak-kanakan". Sebagai seorang pemimpin harus bisa memposisikan diri sebagai sahabat dan pemecah masalah yang terjadi di partai.
Masalah partai harus diselesaikan secara kepartaian dengan melibatkan senior-senior partai yang lebih mengerti dan tahu situasi partai sejak lama, bukan membuka ke ruang publik masalah partai sehingga menjadi perhatian banyak orang.
Seorang AHY harus mendengarkan keluhan kader partai terhadap kepemimpinan beliau. Apa yang disampaikan oleh kader partai adalah demi kebaikan bersama bagi Demokrat. Jadi harus dicari pemecahan masalah yang terbaik dan bisa diterima oleh semua kader partai.
Salah sekali ketika Demokrat menduga adanya campur tangan pemerintah terhadap kepemimpinan partai Demokrat dan menyebut ada tangan pemerintah (Jokowi) dalam kepengurusan partai sehingga ingin melakukan kudeta.
