Kritik itu dijamin oleh UUD 1945 sebagai bentuk dari menyuarakan pendapat atau aspirasi masyarakat. Semua pemimpin memang suka dikritik oleh rakyatnua, tak terkecuali Pak Jokowi. Akan tetapi, Pak Jokowi tidak pernah menyatakan kritikan yang ramai-ramai bagian dari kebisingan.
Di tengah kritikan yang terus menerus melanda Anies, seharusnya membuat Pak Anies semakin semangat dalam bekerja dan melaksanakan janji kampanye waktu lalu. Jangan seakan-akan antikritik.
Rakyat Jakarta berhak melakukan kritikan dan tidak dianggap sebuah kebisingan. Itulah tantangan para pemimpin di Indonesia saat ini, harus siap dikritik habis-habisan.
Kritikan itu tak akan pernah habis, apalagi rakyat Jakarta penduduknya sekitar 10 juta orang. Tentu ini akan membuat banyak kritikan. Belum lagi di kalangan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Pak Jokowi pun demikian. Rakyat Indonesia sekitar 260 juta. Tentu lebih sering dikritik dibandingkan Anies Baswedan. Tetapi, tidak pernah keluar kata kebisingan tadi.
Sudahlah, apapun yang keluar dari bibir masyarakat, baik secara langsung, maupun dari media sosial, semoga itu bisa bermanfaat bagi pemerintah DKI Jakarta. Beginilah demokrasi, dimana banyak kritikan. Tak dikritik rasanya kurang nyaman.Â
Semoga tulisan ini bermanfaat agar tidak keluar lagi kata-kata yang menyita perhatian publik seperti suara kebisingan tadi. Terus saja bekerja di tengah kritikan.
